Banggai, Badan Pengawas Pemilu - Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Nasrullah mengajak semua pihak untuk memerangi politik uang dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Ia menegaskan praktik politik uang dalam proses pemilihan merupakan cikal bakal terjadinya korupsi sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). "Politik uang ini sesungguhnya cikal bakal yang namanya korupsi. Maka politik uang juga merupakan extraordinary crime," papar Nasrullah dalam Sosialisasi Tatap Muka Dengan Stakeholder dan Masyarakat dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu (11/11).
Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banggai ini mengundang sekitar 100 peserta yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur sipil negara, organisasi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan partai politik. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Sulteng Zaidul Bahri Mokoagow, seluruh Komisioner Panwas Kabupaten Banggai Dariyanto Sangkota, dan staf Panwas Kabupaten Banggai. Kandidat yang menerapkan politik uang dipastikan akan melakukan korupsi pada saat menjabat, sambung dia, sebab yang bersangkutan pasti ingin mengembalikan gelontoran dana yang digunakan saat berkompetisi.
Sementara, pendapatan resmi dari kepala daerah tidak sebanding dengan dana pemenangan kandidat. "Mau pakai apa kembalikan uang yang sudah dipakai itu kalau tidak korupsi. Bukan rahasia lagi berapa ratus kepala daerah yang masuk bui akibat korupsi," ujarnya. Nasrullah menyinggung betapa masifnya praktik politik uang dalam beberapa pemilihan belakangan.
Bahkan di daerah ada warga yang terang-terangan menginformasikan siap mendukung kandidat asalkan ada imbalan uang dengan menuliskan "Nomor Piro Wani Piro" (nomor berapa, berani berapa). "Apalagi Pileg di 2009 dan 2014 dengan sistem proporsional terbuka. Tidak hanya bangun persaingan antar partai, tapi di internal partai juga saling sikut," imbuh Nasrullah.
Nasrullah menegaskan bahwa politik uang merupakan pembodohan bagi masyarakat. Karena itu semua pihak khususnya kalangan muda agar dapat menyetop politik uang. Ia berharap Panitia Pengawasan Kabupaten Banggai dapat mengajak masyarakat, pelajar, dan mahasiswa untuk melakukan gerakan sosial. Yakni, kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membangun mentalitas masyarakat Banggai menolak pembodohan politik uang. "Mari sama-sama benahi ini," kata dia.
Penulis: Haryo Sudrajat
 |
 |
Webmail
