• English
  • Bahasa Indonesia

Pimpinan dan Sekretariat Harus Bertanggung Jawab pada BMN

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu  - sudah ada peraturan perundang-undangan  yang mengatur bagaimana penataan Barang Milik Negara (BMN), maka dari itu kita harus punya tanggung jawab dalam mengelola barang  milik Negara tersebut. Hal ini dikatakan oleh Pimpinan Bawaslu RI Endang Wihdatiningtyas saat pembukaan acara Bimbingan Teknis penataan Barang Milik Negara (BMN) bagi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia di Jakarta, Jumat (16/5).

“Yang namanya penataan barang milik Negara tentu kita harus ada rasa memiliki, kalau kita punya rasa memilki maka kita akan bisa benar-benar menjaga dan merawat barang yang telah diamanahkan oleh Negara,” ujarnya.

Ketua Bawaslu RI Muhammad  menambahkan,  dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 menyatakan penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu  serta seluruh jajarannya,  yang dimaksud Bawaslu bukan Komisioner tapi  intitusi dan ada dua intitusi, tidak dipisah secara teknis tapi punya fungsi yang berbeda untuk satu tujuan yang sama. Ada Komisioner di bawah Provinsi tiga orang, Sekretariat, Kasubag serta staf didalamnya.

“ Tidak boleh kita bertoleransi atas pandangan yang memisahkan dua fungsi ini. Kalau ada yang menyatakan bahwa tujuan komisioner berbeda dengan sekretariat itu pandangan yang keliru karena ini diibaratkan seperti bom waktu yang akan meledak di lain kesempatan,” pungkasnya.

Sukses pemilu sama dengan sukses Komisioner dan sekretariat demikian sebaliknya kalau pemilu ini gagal tidak boleh maka bukan hanya lima Komisioner di Bawaslu RI atau tiga Komisioner di Provinsi saja yang bertanggung jawab, tapi seluruh kawan-kawan dibawah harus ikut menanggung risikonya.

“Intinya kita harus benar-benar niat, ihklas dan mencintai pekerjaan yang selama ini telah kita kerjakan. Kalau kita anggap ringan pekerjaan kita maka seberat apapun pekerjaan itu pasti terasa ringan,” tambah Muhammad.

Hadir dalam Bimtek ini Ketua Bawaslu RI Muhammad, Pimpinan Bawaslu RI Endang wihdatiningtyas, Kepala Biro Administrasi Dermawan Adhi santoso, Kabag Umum Dirja Abdul Kadir dan dihadiri seluruh peserta dari Bawaslu Provinsi.

 

Penulis                        : Irwan

Editor                         : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 4 Maret 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kemendagri, Jakarta.
Waktu:
Selasa, 26 Februari 2019 - 13:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 19 Februari 2019 - 11:00 WIB
Tempat :
RRI, Jakarta
Waktu:
Sabtu, 23 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Waktu:
Rabu, 20 Februari 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta.

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat