Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilakukan pada bulan Desember 2015 memiliki kendala serius dalam soal anggaran. Pasalnya Pemerintah masih belum serius dalam menganggarkan biaya Pilkada tersebut pada Anggaran Pembelanjaan Daerah 2015.
“Pemerintah daerah masih belum sunguh – sunguh dalam penyelenggaraan Pilkada 2015. Paradigma pemerintah masih berorientasi pada persoalan keamanan dan ketertiban,” ujarnya pada saat menghadiri Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri dengan mengusung tema Revolusi Mental penyidik Polri dengan Meningkatkan Profesional, Prosedural dan Akuntabel di Jakarta, Selasa (14/4).
Nasrullah mengungkapkan, bahwa berdasarkan data temuan Bawaslu pada masa persiapan, terdapat 127 daerah yang tidak siap dukungan fasilitas dan prasarana dari total 269 daerah yang menyelenggarakan Pemilu secara serentak pada desember 2015. “Ada daerah yang cukup, ada daerah yang tidak cukup, dan ada yang tidak menyediakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, akibat kendala anggaran tersebut akan berdampak pada tahapan Pilkada yang dijadwalkan pada tanggal 17 April 2015 dimana tahapan akan dimulai dalam kurun waktu sepekan mendatang. “Belum terkoordinasinya penyelenggara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam soal pengganggaran penyelenggaraan Pilkada, ini akan berdampak juga pada tahapan yang berlangsung,” ujarnya.
Sementara itu, ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan dari data KPU terdapat 68 daerah yang belum memiliki anggaran untuk melaksanakan Pilkada serentak 2015 disebabkan pemerintah daerah belum menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD. “Pemda (Pemerintah Daerah) belum menyediakan anggaran yang cukup. Belum satupun dari otoritas tersebut disediakan dan masih bersifat ditangguhkan padahal, sumber pendanaan Pilkada ada pada APBD, akibatnya seluruh kegiatan KPU belum bisa terlaksana karena di asumsikan anggaran APBD tidak mencukupi,” ujarnya.
Mengingat waktu akan dimulainya tahapan Husni berharap pemerintah bisa menuntaskan persoalan anggaran dengan menyiapkan anggaran APBD yang masing – masing belum efektif. Dalam pemaparannya terkait Pilkada serentak 2015, Kementerian Dalam Negeri Tjahyo Kumolo memastikan akan melakukan koordinasi terkait anggaran antara penyelengara untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna membahas payung hukum untuk daerah – daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2015. “Nanti kita akan konsultasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama kemenkeu membahas payung hukum anggaran Pilkada serentak,” jelasnya.
Penulis : Hendru Wijaya
Editor : Ahmad Ali Imron
 |
 |
Webmail
