• English
  • Bahasa Indonesia

Pelaksanaan Pengawasan Terkendala Anggaran

Jakarta, Awaslupadu.com. Tahapan-tahapan menjelang Pemilu 2014 terus dilakukan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas Pemilu 2014, memerlukan dana untuk dapat melaksanakan tahapan-tahapan tersebut.

 

Namun pendanaan kegiatan demokrasi tersebut masih terkendala di Kemenkeu yang dinilai tidak sesuai dengan amanat Presiden RI dalam Musrenbang Nasional yang memprioritas pelaksana Pemilu termasuk amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatakan setiap desa-kelurahan harus ada satu sampai lima pengawas.

Belum lagi keterbatasan masa kontrak pengawas pemilu juga menjadi kendala dalam menjalankan pengawasan, baik Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascab hanya teranggarkan sampai Juni, atau tidak sampai pada tahapan Pilpres. "Jika DIPA Bawaslu mengenai pelaksanaan pemilu 2014 tidak secepatnya direvisi, maka dipastikan Pilpres tidak akan terawasi oleh PPL dan sebagian besar Panwascam.

Pihak Bawaslu mengeluhkan ketidakpedulian Menkeu, M. Chatib Basri mengenai penyediaan angaran pengawasan Pemilu 2014. "Dalam kesempatan ini saya katakan, supaya sampai ke yang bersangkutan, bahwa Menkeu tidak peduli terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia". [AP]

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu