Padang, Badan Pengawas Pemilu – Dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat pada Pilkada Serentak tahun 2015 terdiri atas pasangan calon Irwan Prayitno – Nasrul Abit dan pasangan calon Muslim Kasim – Fauzi Bahar, menyatakan komitmennya akan mengikuti pilkada yang bersih, berintegritas dan damai. Komitmen bersama tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu Republik Indonesia, di Hotel Bumiminang, Padang, Selasa (15/9).
Calon gubernur Muslim Kasim mengatakan, dia dan pasangan calon wakil gubernur Fauzi Bahar menjamin proses dan tahapan pilkada 2015 akan berjalan dengan damai dan berintegritas. Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2000-2015 itu optimis masyarakat Minangkabau bisa mengikuti pilkada serentak dengan demokratis.
“Masyarakat Minang itu disebut sebagai embrio demokrasi. Dari hal yang paling kecil selalu dilewati dengan cara demokrasi sehingga suatu hal yang lumrah dan biasa bagi masyarakat Minang untuk menjaga integritas,” kata Muslim.
Cawagub Fauzi Bahar menambahkan, sebagai komitmen untuk menciptakan pemilihan pemimpin yang bersih, berintegritas dan damai, dia akan meminta seluruh pendukungnya. Mulai dari lorong-lorong dan pelosok daerah hingga masyarakat perkotaan di Sumatera Barat untuk mematuhi semua peraturan penyelenggaraan dan pengawasan pilkada yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu.
Sementara itu, pasangan calon Irwan Prayitno dan Nasrul Abit menitikberatkan pilkada bebas dari politik uang saat menyampaikan komitmennya dalam menciptakan pilkada yang bersih, berintegritas dan damai. “Kami berkomitmen mengikuti pemilihan tanpa intervensi politik uang. Biarkan masyarakat menentukan pilihannya sendiri, tidak ada fitnah, rekayasa, dan tidak ada tindakan yang melanggar aturan,” ujar Irwan.
Calon gubernur petahana itu meminta komitmen yang sama juga diikuti oleh semua pasangan calon dan seluruh pendukungnya. Sehingga pilkada 2015 tidak diwarnai aksi-aksi transaksional, kampanye bersifat fitnah, hitam atau negatif, dan bebas intervensi dari pihak dan kepentingan manapun.
Cawagub Nasrul Abit menambahkan, dia dan pasangannya siap mempertanggungjawabkan semua aktifitas yang dilakukannya dalam tahapan pemilihan. Komitmen yang sama juga diharapkan dapat diikuti oleh semua pendukung setiap pasangan calon gubernur yang berlaga dalam pilkada di Sumatera Barat.
Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak optimis dalam mewujudkan pelaksanaan pilkada serentak yang bermartabat. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu mengharapkan pilkada serentak di Sumatera Barat tidak berujung di Mahkamah Konstitusi. Semua pasangan calon diharapkan menaati semua regulasi dalam penyelenggaraan pilkada sehingga pilkada terhormat bisa diwujudkan.
“Begitu pula peserta pemilu. Kalau pasangan calon bisa mengajak semua pendukungnya untuk meilihat pilkada sebagai proses bukan tujuan akhir, maka tidak akan terjadi hal-hal tidak terhormat yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan daerah,” ujar Muhammad.
Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Elly Yanti menyampaikan, pilkada berintegritas dan damai diharapkan akan membawa aura yang baik di depan masyrakat sebagai pemilih. “ Jika ada yang tidak menjaga integritas segera laporkan. Integritas dan netralitas adalah hal yang harus kita junjung,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat Bambang Sri Herwanto mengatakan, pihaknya menjamin Pilkada Serentak Tahun 2015 di Sumatera Barat akan berjalan aman dan damai. Bambang mengharapkan pilkada bisa menjadi proses pendidikan politik yang bermartabat sehingga stabilitas keamanan di Sumatera Barat tetap terjaga.
“Kami upayakan dalam pilkada 2015 ini tiga hal tidak terjadi. Tidak ada asap, tidak ada kaca pecah, dan tidak ada darah menetes,” kata Bambang.
Rakor Stakeholders dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pilkada Tahun 2015 merupakan rangkaian kegiatan yang digelar Bawaslu RI dan Bawaslu di delapan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta dua kabupaten/kota yang dianggap rawan. Yakni Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Rapat koordinasi melibatkan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah. Mulai dari penyelenggara, pengawas, pemerintah daerah, kepolisian, lembaga sosial masyarakat, partai politik, media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Rakor diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang bersifat partisipatif dari semua pemangku kepentingan sehingga pilkada berintegritas dan damai dapat dicapai secara bersama-sama oleh semua pihak.
Penulis : Ira Sasmita
Foto : Muhtar
 |
 |
Webmail
