• English
  • Bahasa Indonesia

Menyongsong Pilkada 2017, Bawaslu Susun Instrumen IKP

Bogor, Badan Pengawas Pemilu – Menuju pelaksanaan Pilkada serentak di 2017 mendatang, Bawaslu terus berupaya memperbaiki kinerja pengawasan guna mendukung Pemilu yang lebih baik lagi. Salah satu bentuk keseriusan Bawaslu adalah memetakan potensi-potensi kerawanan yang kemungkinan terjadi dalam pesta demokrasi daerah ini. Bertempat di Ballroom Nirwana 2 Hotel Aston Bogor, digelar Penyusunan Instrumen Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2017, Jum'at (19/2).

 

Dijelaskan Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Feizal Rachman, kegiatan yang turut melibatkan akademisi dan para penggiat Pemilu ini untuk merumuskan indikator dan metode IKP 2017 sehingga akan dibentuk workshop tim peneliti untuk menentukan kualitas dan metode pengambilan data IKP 2017.

 

“Setelah kita mengevaluasi IKP yang telah digunakan untuk mendukung pengawasan Pilkada pada tahun 2015 lalu, kini kita kembali menyusun instrumen untuk IKP 2017 dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Diharapkan instrumen IKP yang dihasilkan dari kegiatan ini bisa mengakomodir semua komponen pengawasan,” jelas Feizal.

 

Dalam kesempatan tersebut, Sunanto Deputi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) memberikan masukan bahwa untuk Pilkada tahun 2017 tidak dapat menggunakan hasil IKP tahun 2015 karena sudah tidak relevan.

 

“Ada data yang tidak tersedia di IKP 2015 dan  daerah yang menggelar Pilkada juga berbeda. Ada beberapa item yang perlu diperdalam untuk menurunkan indikator menjadi pertanyaan instrumen. IKP 2017 ini membutuhkan data yang lebih kaya,” ujarnya.

 

Sementara Masykuruddin Hafidz, Kornas JPPR turut menambahkan, terdapat tantangan dari segi geografi yang tidak sama di daerah-daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2017 dan waktu pelaksanaan yang perlu dipertimbangkan.

 

“Dalam penyusunan instrumen IKP ini perlu dipertimbangkan juga mengenai kemungkinan jika tidak mendapat data dari daerah-daerah tertentu. Perlu dilakukan penyederhanaan atau rasionalisasi indikator dan kejelasan sumber data dari indikator dan instrumen,” pungkasnya.

 

Penulis/Foto: Pratiwi/Hamid

Editor: Ali Imron

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu