• English
  • Bahasa Indonesia

Mendagri: Perkuat Deteksi Potensi Konflik

Mendagri Tjahjo Kumolo (Sumber Kemendagri).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di setiap daerah supaya diperkuat menjelang perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. "Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat," ujarnya baru-baru ini.

Dalam hal ini, kata Tahjo, potensi manipulasi suara di tingkat  kecamatan sebagai tempat menginapnya kotak suara harus mendapat perhatian ekstra sejak dini agar tidak berimplikasi terjadinya konflik. "Saya kan pengalaman sebagai anggota DPR RI. Seperti manipulasi  suara, menambah  angka  nol, dari 1 jadi 4, 1 jadi 7, dan sebagainya. Itu  menginapnya  kotak  suarakan di kecamatan," katanya.

Politisi PDI Perjuangan itu optimistis, pesta demokrasi lokal perdana secara serentak di 269 daerah akan berjalan lancar, bilamana semua pihak. "Bayangkan, 269 daerah ini sudah  hampir  separuh republik ini. Kalau meledak, bisa  hancur  negara ini. Oleh  karena itu, mulai  sekarang  semua harus siap," ujar Tjahjo.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jauh-jauh hari sudah mengimbau jajarannya di daerah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pilkada Serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Bawaslu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan data pemilih agar tidak tumpang tindih karena bisa berujung konflik.

“Yang menjadi rawan dalam pilkada ini adalah soal persiapannnya. Kalau soal pelaksanaannya, kita sangat optimis pilkada ini akan lancar. KPU harus benar-benar memastikan soal administrasi, misalnya data pemilih. Unsur transparansi dan akuntabel harus diutamakan, karena itu koordinasi menjadi sangat penting antara pusat dan daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada,” kata Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron.

Ia mengingatkan, daerah-daerah perbatasan antar kabupaten maupun kota yang menyelenggarakan pilkada akan sangat sensitif selama pesta demokrasi itu degelar. “Kita harus ingat bahwa di daerah-daerah seperti Musirawas, Kaltara, banyak sekali persoalan yang ada di masyarakat sehingga harus diantisipasi agar tidak meletup di pilkada nanti. Salah satu langkah yang diupayakan Bawaslu, misalnya melakukan monitoring untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.

Terkait keamanan, Daniel mengatakan itu sepenuhnya wewenang kepolisian dibantu aparat TNI. Ia tidak menampik kekhawatiran aparat TNI bahwa daerah-daerah perbatasan berpeluang rawan konflik saat pilkada serentak bergulir. “Karena itu, penyelenggara pada tingkat inti harus sudah mengantisipasinya terutama pada level persiapan ini. Memetakan anatomi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan oleh KPU,” katanya.

 

Penulis     : Kontributor Berita Bawaslu | HS

Editor       : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu