Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta aparat keamanan melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik di setiap daerah supaya diperkuat menjelang perhelatan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang. "Sumber-sumber konflik harus dicermati oleh intelijen, kepolisian, panitia pengawas, dan masyarakat," ujarnya baru-baru ini.
Dalam hal ini, kata Tahjo, potensi manipulasi suara di tingkat kecamatan sebagai tempat menginapnya kotak suara harus mendapat perhatian ekstra sejak dini agar tidak berimplikasi terjadinya konflik. "Saya kan pengalaman sebagai anggota DPR RI. Seperti manipulasi suara, menambah angka nol, dari 1 jadi 4, 1 jadi 7, dan sebagainya. Itu menginapnya kotak suarakan di kecamatan," katanya.
Politisi PDI Perjuangan itu optimistis, pesta demokrasi lokal perdana secara serentak di 269 daerah akan berjalan lancar, bilamana semua pihak. "Bayangkan, 269 daerah ini sudah hampir separuh republik ini. Kalau meledak, bisa hancur negara ini. Oleh karena itu, mulai sekarang semua harus siap," ujar Tjahjo.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI jauh-jauh hari sudah mengimbau jajarannya di daerah untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Pilkada Serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Bawaslu juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan data pemilih agar tidak tumpang tindih karena bisa berujung konflik.
“Yang menjadi rawan dalam pilkada ini adalah soal persiapannnya. Kalau soal pelaksanaannya, kita sangat optimis pilkada ini akan lancar. KPU harus benar-benar memastikan soal administrasi, misalnya data pemilih. Unsur transparansi dan akuntabel harus diutamakan, karena itu koordinasi menjadi sangat penting antara pusat dan daerah-daerah yang menyelenggarakan pilkada,” kata Komisioner Bawaslu RI Daniel Zuchron.
Ia mengingatkan, daerah-daerah perbatasan antar kabupaten maupun kota yang menyelenggarakan pilkada akan sangat sensitif selama pesta demokrasi itu degelar. “Kita harus ingat bahwa di daerah-daerah seperti Musirawas, Kaltara, banyak sekali persoalan yang ada di masyarakat sehingga harus diantisipasi agar tidak meletup di pilkada nanti. Salah satu langkah yang diupayakan Bawaslu, misalnya melakukan monitoring untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” ujarnya.
Terkait keamanan, Daniel mengatakan itu sepenuhnya wewenang kepolisian dibantu aparat TNI. Ia tidak menampik kekhawatiran aparat TNI bahwa daerah-daerah perbatasan berpeluang rawan konflik saat pilkada serentak bergulir. “Karena itu, penyelenggara pada tingkat inti harus sudah mengantisipasinya terutama pada level persiapan ini. Memetakan anatomi masyarakat menjadi penting untuk dilakukan oleh KPU,” katanya.
Penulis : Kontributor Berita Bawaslu | HS
Editor : Falcao Silaban