• English
  • Bahasa Indonesia

Mantapkan Pengawasan Pilkada, Bawaslu Gelar Rakor Stakeholders di Provinsi Termuda

Tarakan, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) menggelar Rapat Koordinasi Stakeholders dalam rangka pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak tahun 2015 di provinsi termuda di Indonesia, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (3/9). Rapat koordinasi diharapkan dapat meningkatkan sinergitas semua pemangku kepentingan untuk mengawal pilkada yang bersih, berintegritas dan damai.

Sebagai provinsi termuda, pilkada tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah pertama yang akan digelar di Kalimantan Utara. Selain pemilihan gubernur, dilaksanakan juga pemilihan bupati di empat kabupaten di Kalimantan Utara yakni di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan.

Pimpinan Bawaslu RI, Nasrullah saat membuka rakor mengatakan, pilkada serentak tahun 2015 bukan hanya milik KPU, Bawaslu, pemerintah, partai politik, atau organisasi masyarakat tertentu. Pilkada menurutnya merupakan perhelatan milik semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, menyatukan pemahaman dan meningkatkan sinergitas antara semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015 nanti dinilai sangat penting.

Rapat koordinasi melibatkan Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kepolisian, pemerintah daerah, Satpol PP, ormas dan LSM, tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa, serta media massa. Bawaslu juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Mahkamah Konstitusi, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut Nasrullah, narasumber tersebut dihadirkan agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami pengawasan pilkada dapat dilakukan jika semua pihak mengetahui potensi pelanggaran dan titik rawan dalam pilkada. Potensi pelanggaran dan titik rawan tersebut berupa potensi penyalahgunaan program, anggaran dan wewenang oleh pemerintah daerah, potensi korupsi, hingga potensi terganggunya stabilitas keamanan daerah.

“Bawaslu berkoordinasi dengan KPK, PPATK, Komisi ASN, Kemendagri agar bersama-sama bisa mengawal pilkada ini menjadi pilkada yang berintegritas. Jadi semua pemangku kepentingan mengetahui, bahwa semua tahapani ini diawasi betul jadi jangan coba-coba melanggar aturan yang ada,” kata Nasrullah di Hotel Tarakan Plaza, Tarakan.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Kalimantan Utara, Triyono Budi Sasongko mengatakan rapat koordinasi bisa menghasilkan kesepakatan bersama dari semua pemangku kepentingan. Dalam menyelenggarakan pilkada berintegritas yang baru pertama kali digelar di Kalimantan Utara.

“Seluruh komponen bisa berkumpul untuk berkoordinasi dalam menciptakan pilkada yang berintegritas, aman dan damai. Kami mengapresiasi Bawaslu yang menggagas kegiatan ini sehingga semua stakeholders bisa berkumpul,” ujar Triyono.

Penulis : Ira Sasmita/Wisnu Broto

Foto : Wisnu Broto

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu