• English
  • Bahasa Indonesia

Ketua DKPP: Birokrasi Jangan Dipolitisasi

Ketua DKPP RI Prof Jimly Assidiqie ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di Hotel Soechi International Medan, Senin (30/11).

 

Medan, Badan Pengawas Pemilu – Fenomena keterlibatan dukungan ASN yang ada di birokrasi dalam perhelatan demokrasi di Indonesia terus menjadi salah satu fokus pengawasan Bawaslu RI. Banyaknya jumlah petahana yang maju dalam Pilkada 2015 mengakibatkan besarnya potensi memposilitasi birokrasi.

Ketua DKPP RI Jimly Assidiqie menegaskan birokrasi dilarang ikut serta dalam urusan politik.  Menurutnya, peserta pemilihan atau pasangan calon (paslon) ini lebih baik berlomba-lomba mengambil simpati rakyat dibandingkan dengan berupaya memobilisasi ASN.

“Paslon cari simpati rakyat saja lah, tidak perlu melibatkan birokrasi dalam mencari dukungan. Hal ini ditujukan supaya tidak terjadi konflik,” ujar Jimly dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Dalam Rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan Tahun 2015 di Hotel Soechi International Medan, Senin (30/11).

Jimly mengajak masyarakat, khususnya ASN yang hadir dalam rapat koordinasi stakeholders tersebut untuk tidak menaati pemimpin atau atasan yang tidak tidak sesuai dengan aturan. “Jangan ikuti pemimpin yang mengajak melanggar aturan hukum. Atasan kita adalah undang-undang jadi bekerja lah sebagaimana amanat dari undang-undang bukan ikuti atasan yang menyeleweng dari undang-undang,” katanya.

Sementara Wakil Ketua KASN Irham Dilmy mengakui banyaknya ASN yang dipolitisasi. Ia menyebut istilah program balas budi dan program balas dendam. “Birokrat yang ikut mendukung biasanya diimingi dengan jabatan. Sementara yang tidak mendukung biasanya dimutasi atau dirotasi jabatan. Padahal selama belum enam bulan setelah pelantikan, kepala daerah  belum bisa mengangkat pejabat di pemerintahan daerah. Namun kini sebelum terpilih saja sudah ada jajaran kabinet baru yang dibentuk,” terang Irham.

Ketua Bawaslu RI Muhammad juga turut mengingatkan paslon setempat untuk tidak melibatkan ASN  dalam upaya untuk menang. Menurutnya, ASN dalam posisi yang sulit. “Makanya ketika Pemilu, banyak ASN yang stres. Di satu sisi ia ingin netral, di lain sisi ia dituntut untuk tidak netral. Posisinya serba salah. Maka paslon diharap tidak memobilisasi ASN ini,” pungkasnya.

Penulis/Foto : Pratiwi/Christina

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu