• English
  • Bahasa Indonesia

Kepala Daerah Dukung Capres dan Cawapres, Itu Catatan Besar !

altYogyakarta, Badan Pengawas Pemilu– Fenomena dukungan dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terlibat dalam usaha pemenangan salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden dinilai tidak tepat dan tidak etis. Pada hakikatnya, Kepala Daerah dan wakilnya bertugas dan fokus untuk membangun daerahnya bukan ikut-ikutan berpolitik.

“Bahkan ada Kepala Daerah yang menyatakan di publik bahwa ia akan berusaha agar pasangan calon x menang dengan perolehan suara y persen. Ini jadi catatan besar,” ujar Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar, dalam Rapat Koordinasi Stakeholders Pengawasan Pemilu Tahun 2014, di Yogyakarta, Sabtu (21/6). 

Kepala Daerah seharusnya menjadi corong bagi kepentingan seluruh rakyatnya di daerah, bukan hanya golongan atau pendukung pasangan calon tertentu. Di suatu daerah, tidak mungkin seluruh masyarakat secara bulat mendukung salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, sikap yang diambil oleh kepala daerah seperti ini (berpihak ,-Red) hanya akan membuat kanalisasi di daerah yang dipimpinnya.

Sementara itu, Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengingatkan kepada Kepala Daerah agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bentuk konkritnya, Bawaslu sudah bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK).

“Tidak ada jaminan untuk bupati dan walikota. Kami minta jangan coba-coba. Seluruh gubernur dan bupati serta sekda sudah terlacak khususnya rekeningnya,” tutur Nasrullah.

Nasrullah juga memberikan apresiasi kepada Kepala Daerah yang masih netral dalam Pilpres. “Kami berikan apresiasi untuk Gubernur DIY yang memilih sikap untuk netral dan tidak mendukung capres dan cawapres manapun,” ungkapnya.

Mantan Anggota KPU DI Yogyakarta ini juga menegaskan bahwa saat ini, KPK dan PPATK sedang fokus terhadap Pilpres 2014, dalam rangka menciptakan pimpinan yang berintegritas.

“Ini sudah jadi program KPK dan PPATK. Oleh karena itu, kerjasama ini akan diupayakan berlangsung terus menerus secara efektif,” tegasnya.

 

Penulis        : Falcao Silaban 

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu