Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan ada beberapa faktor yang akan menyebabkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota akan memanas dan berpotensi konflik tiga kali lebih besar dibandingkan Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Untuk itu, Bawaslu tetap akan memaksimalkan fungsi pencegahan dibandingkan penindakan.
Pertama, akan ada tiga arus besar yang bergerak, yakni para elit, kelas menengah, dan akar rumput. Mereka akan bergerak bersamaan dalam untuk memenangkan calon kepala daerah masing-masing. Dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres, tiga arus besar itu akan bergerak secara massif dan terstruktur karena kompetisi sudah terkonsentrasi ke tingkat lokal.
Kedua, adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah memutuskan bahwa Pilkada hanya dilakukan satu putaran saja. Bisa dibayangkan potensi konflik yang mungkin muncul jika selisih antara calon kepala daerah sangat signifikan.
"Beda satu suara saja, maka sudah bisa ditetapkan sebagai pemenang. Ini memicu kompetisi dengan tensi yang tinggi," tuturnya kepada jajaran Pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Rakor Nasional Sentra Gakkumdu, di Ancol, Kamis (9/7).
Namun, Muhammad menegaskan, bahwa Bawaslu tetap akan menggunakan pendekatan pencegahan untuk meminimalisasi potensi kekacauan dalam Pilkada.
"Seberapapun angka penindakan pelanggaran yang inkrah di pengadilan itu bukan prestasi. Tapi upaya pencegahan kami menjadi upaya penting Bawaslu menyukseskan pilkada ini," tambahnya.
Sementara itu, Johny Mangasi Samosir, Wakabareskrim Mabes Polri, menilai suhu panas Pilkada akan dimulai sejak tahapan pencalonan. Oleh karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan Pengawas Pemilu harus mencermati benar-benar perkembangan pencalonan, dan mengambil langkah antisipatif
Penulis : Falcao Silaban/Irwan
Foto : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
