Jakarta, Bawaslu – Sejumlah tokoh bangsa menilai, Pemilu 2014 masih memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia. Karena itu, mereka menghimbau agar masyarakat di negeri ini tidak pesimis terhadap proses dan tahapan Pemilu yang sedang berlangsung, sehingga menghasilkan pemimpin baru yang baik.
Romo Benny Susetyo, I Nyoman Udayana, Pdt. Andreas Yewanggoe mengungkapkan hal tersebut, menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap Pemilu 2014. Romo Benny mengatakan, untuk menghasilkan pemimpin yang baik dalam Pemilu 2014, tidak didapatkan begitu saja. Semua elemen bangsa harus berkontribusi, termasuk masyarakat.
Bahkan, kata Benny, pihaknya sudah melaksanakan himbauan tersebut ke seluruh Indonesia melalui surat dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). “Setiap warga negara diharapkan ikut memantau dan mengawasi proses Pemilu. Pengawasan itu bukan hanya saat penghitungan suara, melainkan selama Pemilu berlangsung. Kita juga perlu mendukung kelompok masyarakat yang dengan cermat mengkritisi jalannya Pemilu,” ujar Romo Benny, saat membacakan surat dari KWI, dalam sarasehan nasional yang digelar Bawaslu, di Jakarta, Rabu (22/1).
Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPU, Ramlan Surbakti mengatakan, tujuan Pemilu itu baik. Karena itu, untuk mencapainya harus dilakukan dengan cara yang baik juga. Pemilu yang baik ditandai dengan adanya persaingan yang bebas dan adil antar peserta Pemilu.
“Persaingan yang bebas dan adil itu terjadi apabila semua kontestan Pemilu mendapat suara dengan cara-cara politik. Politik itu bukan cara kasar atau jual beli suara, tetapi cara dialogis,” tuturnya.
Ramlan menyebutkan, ada beberapa kondisi transaksional yang kerap terjadi dalam Pemilu. Pertama, petahana menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan kampanye dirinya. Kedua, ketidak-patuhan peserta terhadap peraturan terkait dana kampanye. Ketiga, media massa cetak dan elektronik tidak secara obyektif dan berimbang dalam hal iklan dan pemberitaan. Keempat, semua peserta Pemilu menjelek-jelekan parpol lain tanpa dasar.
Terkait dengan penggunaan sumber daya negara, biasanya petahana atau caleg yang menjadi pejabat negara melakukan manipulasi fiskal sebelum Pemilu melalui kebijakan komposisi pengeluaran negara untuk kepentingan kampanye. “Dana bansos dan dana optimalisasi ini, bisa jadi misinya adalah politik transaksional,” pungkas Guru Besar Unair Surabaya itu.
Untuk diketahui, dalam kontestasi Pemilu, anggaran pengeluaran parpol biasanya lebih besar dari penerimaan. Darimana anggaran diperoleh untuk menutupinya? Salah satunya berasal dari anggaran negara yang bersifat illegal. “Jika di Eropa Barat, parpol secara resmi mendapat dana dari negara. Beda di Indonesia, anggaran negara didapat dengan cara yang illegal,” paparnya.
Dana besar yang digelontorkan oleh parpol, tutur Ramlan, digunakan dalam transaksi antara calon dengan pemilih. Calon punya uang, pemilih punya suara. Ia mencontohkan, dalam kasus Pemilukada yang terjadi di Bali, ada kesepakatan antara pemilih dengan calon tertentu, dengan imbalan yang sudah disepakati.
Ramlan menilai, tidak semua pemilih itu mata duitan. Jika calon yang hendak dipilih memang bagus, maka diberi uang pun pemilih tidak akan mau. Namun, yang terjadi sekarang ini, banyak calon yang tidak dikenal track record-nya. Akibatnya, pemilih cenderung lebih mau menerima uangnya.
Selain itu, kata Ramlan, ada juga transaksi yang terjadi antara sesama peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Peserta Pemilu yang mencari kekuasaan, tentu saja akan membeli suara calon yang tidak berpeluang. Hal ini pun diamini oleh Penyelenggara Pemilu.
Begitu juga dengan petugas KPPS. Gaji mereka sangat kecil. Jika ada calon yang dapat membayar lebih dari gaji petugas KPPS sekarang ini, maka otomatis mereka akan “masuk angin”. *** [hms/fs/sap]
 |
 |
Webmail
