Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Praktik politik uang dalam perhelatan pemilu kerap dianggap sebagai momok pemicu konflik. Demikian anggapan itu kembali mengkhawatirkan dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 yang sebentar lagi akan digelar. Setidaknya, pengalaman penyelenggaraan pilkada 10 tahun terakhir membuktikan fenomena tersebut.
Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Daniel Zuchron menilai, pesta demokrasi termasuk juga Pileg dan Pilpres sejatinya selalu melahirkan konflik. Akar persoalannya bercabang, mulai dari politik uang, perilaku elit politik yang “miring”, hingga netralitas penyelnggara yang kerap dipertanyakan. Tak hanya itu, kondisi alam seperti kabut asap saat ini juga bisa jadi pemicu konflik.
Menyikapi semua itu, peran lembaga pengawas mutlak berada di garis depan untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada sehingga berjalan lancar dan aman. “Konflik bisa muncul dari mana saja. Secara elektoral ada yang bisa muncul, tapi ada juga yang alami. Maka, pengawas harus lakukan pengawasan terus-menerus agar konflik tidak ekstrem dan pemilihan tetap berjalan,” katanya dalam diskusi publik bertajuk Menyongong Pilkada Serentak di Jakarta, Selasa (27/10).
Peneliti The Habibie Center Sopar Parianto mengatakan, munculnya konflik kekerasan dimulai saat pasangan calon tidak puas atas perolehan suara yang diraih kendati telah menggelontorkan uang cukup banyak kepada pemilih. Kerap kali, pihak yang kalah meminta kembali uang kepada pemilih dan melakukan penganiayaan.
Bahkan, perusakan fasilas yang telah dibangun jelang proses eleksi pun tak terhindarkan. Inilah fenomena yang tak terhindarkan, apalagi di daerah-daerah terpencil dan jauh dari sorotan media.
Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menekan praktik money politicsjelang hari eleksi 9 Desember mendatang. Penyeenggara juga bias melakukan terobosan hukum seperti penerapan pasal suap untuk menjerat pelaku praktik politik uang. “Bagaimanapun, politik uang harus ditangkal sejak awal. Sosialisasi tolak politik uang harus digencarkan,” ujar Sopar.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, perlunya manajemen yang baik untuk mengatasi konflik dalam pilkada, yaitu memaksimalkan koordinasi lembaga penyelenggara. Aspek transparansi lembaga penyelenggara wajib dikedepankan untuk menekan potensi konflik.
Profesor Riset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menyatakan, potensi konflik berupa aksi kekerasan merupakan salah satu efek pilkada secara langsung yang sulit terelakkan. Meski demikan, pemangku kepentingan rakyat harus optimis mensukseskan pesta demokrasi lokal tersebut, karena daerah yang berpotensi konflik jumlahnya tidak sampai lima persen.
“Namanya kontes pasti ada konflik. Metode pilkada serentak ini diharapkan melahirkan tokoh yang bisa diharapkan dan menyerap aspirasi rakyat,” kata Indria.
Penulis : Kontributor Berita Bawaslu | HS
Editor : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
