• English
  • Bahasa Indonesia

Ciptakan Pemilu Damai, Komnas HAM Ingin Bersinergi dengan Bawaslu

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima kunjungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kunjungan tersebut terkait rencana Komnas HAM untuk melakukan pemantauan Pemilu 2014. Komnas HAM berkewajiban memastikan hak politik warga negara terpenuhi dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Agar terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi masing-masing, kami menginginkan ada koordinasi dan komunikasi intensif antara Bawaslu dengan Komnas HAM," kata Wakil Ketua Komnas HAM, Imdadun Rahmat dalam pertemuan di Gedung Bawaslu, Jl. M. H. Thamrin, Jakarta, Senin (3/2).

Ketua Bawaslu, Muhammad menerima langsung kunjungan komisioner Komnas HAM tersebut. Hadir saat itu, Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas, dan Nelson Simanjuntak. Dari pihak Komnas HAM, hadir Imdadun Rahmat, Natalius Pigai, Roichatul Aswidah, Maneger Nasution, dan Ansori Sinungan. Turut hadir saat itu masing-masing pejabat dan staf dari sekretariat jenderal kedua lembaga negara ini.

Imdadun menjelaskan, tupoksi Komnas HAM terkait penegakan HAM. Karena itu, kegiatan pemantauan Pemilu yang dilakukan Komnas HAM lebih spesifik pada pemenuhan hak asasi, berbeda dengan fungsi pengawasan yang dilakukan Bawaslu dan aktivitas pemantauan yang dilakukan lembaga pemantau Pemilu lainnya.

“Kami mengambil fokus pada vulnerable vooters atau pemilih yang rentan yaitu orang-orang ada di penjara, kelompok masyarakat yang tereksekusi yang banyak dikurangi hak-haknya, saudara kita eks tahanan politik (tapol), minoritas agama/suku, masyarakat di pengungsian, masyakarat yang berada di daerah terpencil, dan masyarakat dengan kebutuhan khusus,” jelas Imdadun.

Imdadun menambahkan, Komnas HAM ingin memihak kepada kelompok masyarakat yang paling lemah, dan apakah kelompok yang rentan ini sudah terlayani dengan baik atau belum. “Inilah kontribusi Komnas HAM dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Dalam pemetaan, dikenal Pemilu zona merah, zona yang diramalkan akan muncul kerawanan dan ketegangan. Komnas HAM berkonsentrasi bagaimana agar Pemilu berlangsung dengan aman dan damai,” terangnya.

Imdadun juga menyoroti praktik kecurangan yang sering terjadi dalam Pemilu. Menurutnya, dalam diskusi Komnas HAM dengan sejumlah masyarakat di berbagai daerah, terungkap bahwa manipulasi suara adalah puncak dari pelanggaran HAM politik warga negara. Karena itu, Komnas HAM diminta mengeluarkan peryataan sikap, dan persoalan manipulasi suara harus disikapi dengan serius. Proses Pemilu yang kita perjuangkan dengan susah payah, tidak ada artinya bila ada manipulasi suara tersebut.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah menyatakan, Komnas HAM berkewajiban untuk ikut mengawasi proses Pemilu agar berjalan secara fair dan tidak ada diskriminasi. Salah satu prinsip dasar dalam Pemilu adalah adanya kesetaraan, yaitu one person, one vote, one value (satu pemilih, satu suara, dan satu nilai). Selanjutnya, Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menambahkan, Komnas HAM ingin menjalin kemitraan dengan Bawaslu dan mensupport Bawaslu sebagai pengawas Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu, Muhammad, bersama Pimpinan Bawaslu, Endang Wihdatiningtyas dan Nelson Simanjuntak menyambut baik usulan menjalin komunikasi intensif antara Bawaslu dengan Komnas HAM. Ketua Bawaslu, Muhammad menjelaskan, saat ini Bawaslu sudah mempunyai program pengawasan partisipatif yang dikenal dengan gerakan sejuta relawan pengawas Pemilu.

Selain itu, kata Muhammad, Bawaslu sudah menanda tangani MoU dengan lembaga negara yang mempunyai fungsi sama di bidang pengawasan. Khusus pada hari H pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014, Bawaslu memperkuat pengawasan dengan membentuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL). Bawaslu akan menempatkan dua orang mitra PPL di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

“Banyak pihak meminta Bawaslu agar “care” terhadap persoalan Pemilu, terutama terkait daftar pemilih. Karena itu, Bawaslu ingin memastikan, warga negara yang memenuhi syarat, wajib diperjuangkan untuk ikut memilih. Langkah nyata yang dilakukan adalah membuat kesepahaman bersama, karena tantangan Pemilu sekarang ini sudah berbeda dengan Pemilu 2009,” tandas Muhammad. *** (hms/ck/sap)

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 17 September 2020 WIB
Tempat :
Daring Komisi Nasional Hak Asasi <Manusia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Daring CNN Indonesia
Waktu:
Senin, 7 September 2020 WIB
Tempat :
Lantai 4 Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu