Karawang, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar acara Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 bagi PNS dan Pemilih Pemula di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/10). Dalam kegiatan yang dihadiri ratusan camat, kepala desa, pegawai negeri sipil, dan pelajar tersebut, Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah menegaskan agar birokrasi tidak dijadikan alat oleh para penguasa daerah untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.
“Birokrasi ini masih dalam posisi tidak menentu. Ketidakmenentuan itu yang jadikan birokasi masih dalam wilayah abu-abu, sering diperalat oleh penguasa,” kata Nasrullah saat memberi pengarahan umum. Kegiatan yang diikuti sekitar 250 peserta tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pimpinan Panitia Pengawas Pemilihan dan KPU Kabupaten Karawang, Panitia Pengawas Kecamatan se-Kabupaten Karawang, dan Sekretaris Daerah Karawang Teddy Rusfendi Sutisna.
Dia menjabarkan, di era sebelumnya birokrasi dijadikan salah satu alat untuk melanggengkan kekuasaan. Menurutnya meskipun era berubah yang ditandai dengan Gerakan Reformasi, namun wajah birokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan belum sepenuhnya berubah. Disebut masih dalam wilayah abu-abu, sambung Nasrullah, karena birokrasi masih kerap dijadikan alat kepentingan penguasa saat pemilihan.
Nasrullah menceritakan, pernah bertemu dengan seorang Sekda Kabupaten di Wilayah Timur Indonesia yang telah menjabat selama dua periode. Kepada Nasrullah, Sekda tersebut secara terang mengatakan bohong apabila aparatur sipil negara tidak bermain tiap kali pemilihan. “Bahkan didaerah kami sudah ada kabinet bayangan. Siapa jadi kepala dinas apa dan sebagainya,” ujar Nasrullah menirukan ucapan Sekda tersebut.
Bawaslu sendiri tengah fokus terhadap persoalan netralitas PNS dalam pemilihan. Telah ada sejumlah kasus yang ditemukan dan ditindaklanjuti oleh pengawas di daerah. Sebagai komitmen menegakkan aturan netralitas PNS, baru-baru ini juga telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Dalam Negeri tentang Netralitas PNS dalam Pilkada 2015.
“Tadi perbincangan kami dengan Sekda (Karawang). Mampukah, hak memilih bagi ASN diberikan kebebasan murni, tidak lagi dikungkung dalam wilayah rekayasa oleh penguasa. Sebab kalau masih seperti itu, apa bedanya dengan Orba. Kita butuh sekarang proses kompetisi itu yang sehat,” tandasnya.
Sekda Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna pada kesempatan tersebut menegaskan bahwa PNS dan kepala desa tak ubahnya seorang yang berbaju besi. Dimana terdapat satu pakaian sebagai penyelenggara negara yang mengharuskan menjaga netralitas dan ada pakaian lain sebagai warga negara yang memiliki hak memilih.
“Sering sampaikan ke PNS bahwa kita harus netral. Walaupun. Secara kedinasan, tidak boleh ikut partisipasi untuk kegiatan kampanye. Dan untuk memilih, itu gunakan sesuai hati nurani,” kata Teddy.
Pada kesempatan tersebut Teddy juga mengharapkan adanya peningkatan partisipasi pemilih di Karawang dalam pemilihan 9 Desember 2015 mendatang. “Wajib hukumnya untuk datang ke TPS. Sehingga partisipasi untuk ikuti pilkada ini, mudah-mudahan 100 persen,” katanya. Diuraikan, tingkat partisipasi pemilih di Karawang pada pemilihan 2010 silam hanya 54 persen.
Keberadaan enam pasangan calon dalam pemilihan Bupati Karawang 2015, diharapkan menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Minimal, sambung dia, tingkat partisipasi di Karawang mencapai 80 persen. “Enam pasang ini diharap bisa merangsang masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada 9 Desember. Itu adalah hak politik anda semua. Nah kepada siapa milihnya, itu hati masing-masing yang bicara,” pungkasnya.
Penulis: Haryo Sudrajat
Foto: Muhtar
 |
 |
Webmail
