Bangli, Badan Pengawas Pemilu - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad kecewa dengan Pemerintah Kabupaten Bangli. Menurutnya, Bupati Bangli terindikasi tidak memiliki kepedulian terhadap Pilkada Kabupaten Bangli yang rencananya digelar serentak pada 2015 mendatang.
Pernyataan keras Muhammad itu disampaikan dalam Sosialisasi Tatap Muka Stakeholders dan Masyarakat Dalam Rangka Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015, di Kabupaten Bangli, Kamis (4/6) pagi.
"Saya akan laporkan hal ini kepada Mendagri, bahwa jajarannya (Pemkab Bangli) tidak serius dalam memfasilitasi Pilkada," tuturnya.
Muhammad mengeluhkan bahwa dirinya sengaja hadir ke Kabupaten Bangli, karena ingin memberikan perhatian khusus terutama dalam hal Pilkada. Ia berencana berdiskusi dengan Bupati, untuk mendapatkan penjelasan terkait fasilitasi penyelenggara pemilihan, termasuk Panwas.
Namun, hal tersebut tidak didapatnya karena tidak adanya Bupati, Wakil Bupati, bahkan Sekda yang berkenan menemuinya di acara tersebut. Padahal sejak jauh-jauh hari acara tersebut diselenggarakan dan mengundang bupati atau wakil bupati, untuk sosialisasi sekaligus berdiskusi masalah anggaran.
"Padahal hadir di sini para kepala desa yang menjadi ujung tombak pemerintahan. Saya lebih penting bertemu dengan kepala desa daripada bupati, karena ternyata kepala desa lebih peduli soal pemilu," tegas Muhammad.
Sekedar informasi, Pemkab Kabupaten Bangli hanya mengganggarkan Rp 1,5 miliar kepada Panwas untuk menjalankan tugasnya mengawasi Pilkada di 4 Kecamatan dan 22 Desa se-Kabupaten Bangli. Angka tersebut dirasa sangat kurang, dari usulan Pengawas pemilu.
Muhammad menambahkan, bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Mendagri, bahwa anggaran untuk pilkada pasti ada. Tidak benar jika kepala daerah mengatakan tidak ada anggaran untuk Pilkada.
"Tidak benar jika bupati anda mengatakan tidak ada anggaran untuk Pilkada. Anda harus kritisi pernyataan semacam itu," tegasnya di hadapan sekitar 100 orang masyarakat Bangli dari berbagai unsur.
Kekecewaan Muhammad juga dikeluhkan karena Bupati Bangli digadang-gadang akan maju kembali (petahana). Menurutnya, Bupati Bangli seharusnya memberikan anggaran yang cukup agar pelaksanaan dan pengawasan pilkada justru berjalan dengan maksimal.
"Jika sikap bupati seperti ini, maka ada indikasi bupati ingin memainkan politik anggaran. Bupati menahan anggaran panwas, agar pengawasan Pilkada tidak maksimal," tambahnya.
Guru Besar Unhas itu juga menegaskan kepada jajarannya agar mengawasi dan menindak siapapun calon kepala daerah, termasuk incumbent. Ada atau tidak anggaran jika incumbent melakukan kecurangan, maka tindak tegas tanpa pandang bulu.
"Anggaran Pilkada itu kewajiban Pemda yang berasal dari uang rakyat dan bukan dari kantong pribadi bupati. Oleh karena itu, incumbent jangan harap akan dispesialkan oleh Panwas. Jika Panwas memihak, maka Bawaslu akan memecat dan mengumumkannya di media massa agar semua orang tahu bahwa panwas tersebut tidak netral," pungkasnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Bangli Bagus Rai Darmayudha yang hadir belakangan dalam acara tersebut, menjanjikan akan memberikan anggaran tambahan kepada penyelenggara pemilih dalam revisi APBD nanti.
"Kami tidak akan berhenti dan terus mengupayakan tambahan anggaran dalam perubahan nanti," ujarnya.
Pada pilkada sebelumnya, Kabupaten Bangli memiliki sejarah tidak baik saat dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga kecamatan berdasarkan putusan MK. Saat itu, MK menilai ada pelanggaran terstruktur, masif, dan sistematis dalam proses pilkada tahun 2010.
Penulis : Falcao Silaban
Foto : Wisnu Broto
 |
 |
Webmail
