Bawaslu Minta Pilkada Diselenggarakan dengan Cara Terhormat

Raja Ampat,Badan Pengawas Pemilu -- Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Nasrullah meminta pilkada serentak tahun 2015 diselenggarakan dengan cara-cara yang terhormat. Hal tersebut disampaikannya saat membuka acara 'Sosialisasi Tatap Muka Bersama Stakeholders dan Masyarakat dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015 di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Senin (11/5).

 

"Pilkada harus diselenggarakan dengan cara-cara yang terhormat. Cara-cara terpuji dan manusiawi," ujar Nasrullah di Aula Bappeda Raja Ampat.

 

Acara sosialisasi dihadiri Bupati Raja Ampat, jajaran musyawarah pimpinan daerah, Kepala Kepolisian Resor Raja Ampat, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, pemuka agama, media massa dan pelajar sebagai pemilih pemula. Sosialisasi digelar guna menyiapkan semua pemangku kepentingan dalam menyambut pilkada serentak yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015 nanti.

 

Pada acara sosialisasi ini Nasrullah menekankan pentingnya penyelenggaraan pilkada dengan cara yang terhormat karena berkaca pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 lalu. Menurutnya, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan dua provinsi dengan segudang masalah. 

 

"Terutama kasus di Raja Ampat dan Fak-Fak. Banyak perubahan suara besar-besaran," ujar Nasrullah.

 

Perubahan suara tersebut, lanjut dia, tidak terlepas dari masih dominannya praktik politik transaksional. Jual beli suara marak dilakukan oleh kelompok-kelompok politik tertentu.

 

Nasrullah mengungkapkan, ketika kegiatan memilih pimpinan dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan tidak sportif. Maka sulit mengharapkan pemimpin tersebut akan memimpin daerahnya dengan jujur.

 

"Semakin jauh dari nilai kejujuran pemilihanna, maka pemimpin terpilih pun jauh dari kejujuran memimpin daerahnya," kata dia.

 

Nasrullah meminta Bawaslu Raja Ampat meningkatkan kinerjanya pada pelaksanaan pilkada nanti. Dengan begitu, kesalahan saat pileg dan pilpres kemarin tidak terulang lagi.

 

Hal yang sama juga diharapkan bisa dilakukan semua pemangku kepentingan terutama masyarakat. Agar bersama-sama menyadari politik transaksional justru merugikan masyarakat.

 

"Dibayar Rp 1 juta untuk lima menit, tapi hilang hak menikmati kemajuan Papua Barat selama lima tahun ke depan," tegas Nasrullah.

 

Bupati Raja Ampat Marcus Wanma memastikan pemerintah daerah siap mendukung penyelenggaraan pilkada 2015. Tidak hanya dari aspek anggaran, tetapi juga memberikan dukungan mewujudkan pemilu yang jujur dan berintegritas.

 

"Kami pemda siap meendukung pelaksanaan pilkada. Walaupun wilayah kami luas, pilkada itu kepentingan seluruh rakyat Raja Ampat," kata Marcus.

 

Hanya saja, untuk menciptakan pilkada yang bersih dari politik transaksional, Marcus juga meminta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk berbenah. Dia meminta Panwaslu bekerja secara benar dan berintegritas.

 

"Panwas harus bekerja yang benar. Panwas harus independen, bebas dari segala pengaruh. Jangan hanya habis tenaga kita menyelenggarakan pilkada tetapi hasilnya tidak baik," ungkap Marcus.

 

Acara sosialisasi yang dilakukan Bawaslu RI di Raja Ampat merupakan rangkaian dari Sosialisasi di 100 titik menjelan pemungutan suara pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Sosialisasi dilakukan di seluruh sektor wilayah Indonesia yang akan menyelenggarakan pilkada. Hingga saat ini tercatat 269 provinsi, kabupaten dan kota akan menggelar pilkada serentak. (Ira Sasmita)