Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kecewa akan sikap pemerintah yang tidak progresif terkait program Mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan terancam batal dianggarkan pemerintah. Padahal program tersebut sudah sejak lama disampaikan dan mendapat respon positif, baik dari Komisi II DPR RI juga dari pemerintah sendiri. "Kalau pemerintah tidak mempunyai sikap terkait dengan mitra PPL, kami akan sulit mengatur manajemen pengawas pemilu lapangan," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Kantor Bawaslu, Jakarta.
Dan disinyalir juga, akan dibatalkan juga alokasi anggaran untuk saksi partai politik peserta Pemilu. Bawaslu juga menyayangkan hal ini, karena saksi tersebut dianggap penting."Dana saksi parpol sepertinya hampir pasti batal. Berdasarkan 'update' hari ini di Kementerian Dalam Negeri, pemerintah tidak mau mengambil risiko. Kami menyayangkan keputusan pembatalan ini terlambat," kata Ketua Bawaslu, Muhammad.
Seandainya pemerintah memastikan pembatalan rencana alokasi anggaran sejak awal, lanjut Muhammad, pihaknya masih dapat memikirkan solusi untuk keberadaan saksi dari perwakilan parpol tersebut. "Kami sangat kecewa dengan perhatian pemerintah seperti ini. Ini persoalan penting. Dan ini menandakan keberadaan Mitra PPL juga terancam tidak disetujui pendanaannya oleh pemerintah".