NUNUKAN, BAWASLU – Bawaslu RI memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tenggara segera dibentuk paska Pemilihan Presiden tanggal 9 Juli 2014, dengan melakukan rekruitmen bakal calon anggota Bawaslu Provinsi Kaltara. Hal itu dimaksudkan guna mempercepat proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah dan Endang Wihdatiningtyas memastikan memulai proses pemilihan anggota Bawaslu Provinsi Kaltara tersebut dalam dialog pengawasan Pilpres daerah perbatasan yang berlangsung di Hotel Laura, Kabupaten Nunukan, Jumat (27/6) malam.
“Insyaallah KPU Provinsi Kaltara dan Bawaslu Provinsi Kaltara akhir tahun ini sudah terbentuk. Jadi kepada bapak, ibu yang mau mendaftar nanti dipersilahkan, sebanyak-banyaknya orang mendaftar, jadi kita bisa mendapatkan penyelenggara pemilu yang bagus,” kata Endang dalam dialog dengan Panwaslu Nunukan, KPU Nunukan, pengawas pemilu lapangan, aparat keamanan serta perangkat pemerintahan setempat.
Sebagaimana diketahui Provinsi Kaltara telah terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2012. Pemerintah dan DPR RI menyetujui membentuk Provinsi Kaltara guna mempercepat pembangunan di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia itu.Saat ini provinsi yang semula merupakan bagian dari Kalimantan Timur tersebut, tengah mempersiapkan berbagai infrastruktur dan perangkat daerahnya . Setidaknya Provinsi Kaltara terdiri dari 5 kabupaten yakni Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung.
Menurut Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas, wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga semestinya mendapat perhatian lebih besar. Sebab hal itu menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakatnya serta kedaulatan dan harga diri Indonesia di mata negara tetangga. Karenanya, Bawaslu RI juga akan mendorong KPU RI melakukan proses rekruitmen komisioner KPU Kaltara. Sehingga proses pemilihan gubernur di provinsi tersebut dapat terselenggara tahun 2015 mendatang.
Hal serupa dikemukakan Pimpinan Bawaslu Nasrullah. Sselepas Pilpres 9 Juli 2014, Bawaslu akan membentuk panitia seleksi anggota Bawaslu Kaltara di daerah untuk menjaring calon-calon terbaik dari Provinsi Kaltara. Selanjutnya, calon yang terjaring akan diseleksi kembali dengan melakukan fit dan propper test oleh Pimpinan Bawaslu RI.
“Habis Pilpres ini pasti segera kita mulai seleksi Bawaslu Kaltara. Saya sendiri akan turun langsung,” ujar Nasrullah.
Lebih lanjut, Nasrullah mensosialisasikan pentingnya setiap warga negara Indonesia menggunakan hak pilihnya dalam Pilpres 9 Juli 2014. Bawaslu RI akan berupaya untuk menjalin komunikasi dengan konsulat di luar negeri dan pengawas pemilu luar negeri (PPLN) guna memastikan warga Indonesia di perbatasan Indonesia-Malaysia dapat menggunakan hak pilihnya.
“Ini tantangan buat penyelenggara Pemilu, mampukah kita dalam Pilpres ini lebih baik dari Pileg kemarin. Jangan sampai terjadi praktik politik uang antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Yang terparah money politik pada Pileg kemarin, ada di tingkat desa dan kecamatan,disitu ada perubahan-perubahan berita acara baik itu form C, form DA dan seterusnya,” kata Nasrullah memaparkan.
Pada kesempatan dialog Pilpres di daerah perbatasan, berbagai persoalan dikemukakan baik dari KPU Kabupaten Nunukan, Panwas Kabupaten Nunukan dan PPL , Imigrasi dan aparat keamanan. Hal yang menonjol adalah distribusi logistik pilpres ke seluruh kecamatan dan desa di Provinsi Kaltara, waktu pelaksanaan pemungutan suara Pilres yang berbeda antara luar negeri dan dalam negeri, persoalan penghitungan suara dan persoalan warga Indonesia yang bekerja di daerah perbatasan Malaysia. Mereka kemungkinan besar tidak bisa kembali ke Indonesia tanggal 9 Juli dikarenakan pada hari tersebut bukan hari libur di Malaysia.
Penulis : Raja Monang Silalahi
 |
 |
Webmail
