• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Jangan Bikin Masyarakat Jengkel

Jakarta, Awaslupadu.Com - Rencana pendanaan saksi dari partai membuat sebagian anggota PPS telah mengancam mundur karena honor yang terlalu kecil daripada honor PPS pada Pemilu 2009 dan Pemilu kada. KPU boleh saja mengklaim animo masyarakat terhadap Pemilu 2014 cukup tinggi. Namun, apabila penyelenggara Pemilu mengeluarkan manuver-manuver yang bertolak belakang dengan kehendak publik, misalnya menyetujui pendanaan saksi partai politik oleh negara, itu dikhawatirkan justru menurunkan animo masyarakat menggunakan hak pilih.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifuddin meminta penyelenggara Pemilu jangan suka bermanuver yang aneh-aneh. Jika masyarakat sampai marah, pihaknya khawatir mereka enggan datang ke tempat pemungutan suara nanti. Kebijakan yang dinilainya aneh itu misalnya rencana Bawaslu mengelola dana saksi atau rencana KPU beberapa waktu yang lalu yang akan bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Akibat tekanan publik, rencana kerja sama KPU-Lemsaneg itu akhirnya dibatalkan.

“Sekarang ada lagi rencana yang memunculkan kontroversi, yakni pendanaan saksi oleh negara. Hal tersebut bisa mencederai nurani publik,” tambah Afif yang meminta agar sosialisasi lebih dimasifkan lagi oleh KPU. Dari data survei menunjukkan banyak warga yang belum tahu Pemilu akan digelar pada 9 April 2014. Tetapi, pihaknya juga memberikan apresiasi atas beberapa kinerja KPU dan Bawaslu.

Menurutnya, dari sisi waktu dan persiapan, penyelenggara Pemilu 2014 lebih punya waktu dan lebih siap daripada penyelenggara Pemilu sebelumnya. Improvisasi KPU dengan sistem informasi data pemilih (sidalih), membuat masyarakat mudah melacak daftar pemilih. "Patut diapresiasi. Rencana KPU memindai surat hasil penghitungan suara nanti juga perlu diapresiasi. KPU mulai mengurangi kegiatan seminar-seminar di ruangan, tetapi menambah intensitas sosialisasi di lapangan, semisal dengan bakti sosial, olahraga, hingga pentas musik".

Anggota KPU Sigit Pamungkas menyatakan pihaknya terus melakukan berbagai upaya meningkatkan animo masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Pihaknya tidak akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengundang kontroversi publik. Sigit juga menyatakan, secara keseluruhan, berbagai masalah dalam tahapan Pemilu masih dalam kendali pihaknya. Dalam hal sosialisasi Pemilu, KPU mulai mengurangi kegiatan seminar-seminar di ruangan, tetapi menambah intensitas sosialisasi di lapangan, semisal dengan bakti sosial, olahraga, hingga pentas musik. Sosialisasi dengan istilah Pilegtainment itu bertujuan dapat bersifat menghibur, sederhana, dan mengena. Karenanya, KPU tidak terlalu khawatir akan ancaman rendahnya partisipasi publik di Pemilu kali ini. Tapi, KPU masih dihadapkan pada masalah terkait dengan anggaran mitra panitia pemungutan suara (PPS) dan belum dilantiknya anggota KPU di beberapa daerah.

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Kamis, 31 Januari 2019 - 10:30 WIB
Tempat :
Jakarta, Senayan.
Waktu:
Jumat, 8 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Kamis, 7 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Rabu, 6 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Minggu, 3 Februari 2019 - 09:00 WIB
Tempat :
Jakarta

Video Bawaslu

Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019
Harapan Tokoh Lintas Agama untuk PEMILU 2019