Bandung, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran tahun 2015. Hal ini disampaikan Kepala Sekretariat Jawa Barat, Eliazar Barus, dalam pembukaan Kerja (Raker) Kesekretariatan Panwaslu Kabupaten Kota di Hotel Horison Bandung, Senin (26/10).
“Impian Ketua Bawaslu Muhamad dari dahulu adalah mendapat predikat WTP dalam mengelola anggaran. Kami (Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat) sudah dua tahun berturut – turut menjadi sample BPK,” kata Eliazar.
Menurut Eliazar, pengelolaan anggaran yang selama ini dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Barat sudah berjalan cukup baik. Ini dibuktikan dengan dijadikannya Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagai contoh oleh BPK. Oleh karena itu, predikat WTP pada tahun 2015, lanjut Eliazar sangat realistis untuk dicapai.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Muhamamd yang turut membuka kegiatan tersebut mengatakan, Sebab, Kesekretarian mempunyai peran penting dalam menyinergikan fungi pengawasan yang menjadi tugas utama Bawaslu. Khususnya tugas dalam pengelolaan anggaran agar fungsi pengawasan bisa berjalan dengan lancer.
“Saya kira komisioner bisa fokus pada tugas pokok kepada pengawasan. Begitu juga kepada tugas kesekretariatan, keduanya harus bisa bersinergi dan berkordinasi dengan baik,” kata Muhammad.
Pilkada serentak tahun 2015, lanjut Muhammad, menjadi momen penting bagi pimpinan Bawaslu dan Kesekretariatan di setiap tingkatan. Penyelenggaraan pilkada menurutnya harus didukung oleh Komisioner dan Kepala Sekretariat di setiap daerah. Sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI, Bawaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota perlu membangun komunikasi yang baik antara Komisioner dan Sekretariat di daerah. Lantaran sukses atau gagalnya Pilkada tahun 2015 menjadi tanggung jawab bersama pimpinan dan kesekretariatan.
“Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan. Komisioner perlu mendapatkan penjelasan pengelolaan anggaran oleh Sekretariat. Bangun komunikasi yang baik dan rutin, bisa berupa rapat anggaran atau hal lainnya. Hal ini tentu sangat berarti bagi kami, maka berdasarkan pleno diputuskan niat untuk WTP di tahun 2015,” ujar guru besar Ilmu Politik Universitas Hasanuddin itu.
Penulis : Hendru Wijaya
Foto : Muhtar
Editor : Ira Sasmita
 |
 |
Webmail
