Jakarta, Awaslupadu.Com - Sehubungan dengan adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tentang adanya penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), Bawaslu diminta untuk mengadakan investigasi terkait hal tersebut dan tidak terbatas pada menteri yang menjadi Caleg. Karena disinyalir, meski ada beberapa menteri yang tidak menjadi Caleg bukan berarti tidak berafiliasi pada kepentingan politik. Bawaslu diminta untuk memeriksa seluruh kementerian, termasuk Pemda.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Bawaslu telah meminta perincian data bansos di 10 kementerian tersebut. Hal ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana bansos yang berpotensi dijadikan sebagai alat kampanye. "Kita minta datanya itu, apakah menyentuh langsung masyarakat untuk kemudian kita telusuri di lapangan. Nantinya data tersebut digunakan jajaran kami untuk melakukan penelusuran di lapangan. Apabila terbukti ada indikasi penyalahgunaan bansos kementerian tersebut digunakan sebagai alat kampanye, kami akan memberikan sanksi kepada pihak terkait," jelas Anggota Bawaslu Nasrullah.
Bawaslu telah melakukan pertemuan tertutup dengan dua kementerian, yakni Kemenkumham dan Kemenakertrans. Sementara Kemenpora tidak menghadiri undangan. Menurut Nasrullah, melalui data diperoleh Bawaslu, Kemenkumham tidak memiliki dana bansos, tapi fokus pada program desa sadar hukum yang ada di seluruh provinsi di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2012 dan 2013. "Kita minta data terperincinya. Untuk Kemenakertrans, kementerian tersebut belum menyampaikan laporan dana bansosnya kepada Bawaslu".
Dana bantuan kementerian ini, lanjut Nasrullah, masuk ke dalam program perluasan kesempatan masyarakat. Kegiatan itu misalnya masyarakat tani yang butuh irigasi dan kegiatan padat karya lainnya dalam bentuk anggaran. "Kita akan ketemu lagi Kamis, 20 Februari, untuk menyerahkan data-data itu kepada kelompok masyarakat mana bantuan diberikan".
Sementara Kemenhub, dari data yang ada juga tidak memiliki dana bansos. Kemenhub memiliki program desa informasi seperti layanan internet gratis untuk warga dan dana dekonsentrasi yang diserahkan langsung ke pemerintah daerah. Dana dekonsentrasi semisal untuk bangun dermaga dan kapal-kapal.
Bawaslu juga mengundang empat kementerian, yakni Kementerian PDT, Kemenhut, Kementan, dan Kemenkop dan UMKM. Mereka harus kooperatif sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap dana bansos. Bawaslu ingin membangun demokrasi dalam jenjang kompetisi yang fair.
 |
 |
Webmail
