Pangkalpinang - Bawaslu Bangka Belitung. Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengadakan Focus Group Disscussion (FGD) dengan berbagai stakeholder di wilayah Bangka Belitung,, Senin (11/5). Acara yang mengangkat tema ‘Mewujudkan Pengawasan Pilkada yang Lebih Profesional dan Berintegritas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung’ ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, di antaranya: Ormas/LSM (Lidal, PPI), OKP (BEM Universitas Bangka Belitung/UBB, Pertiba), lembaga keagamaan (PWNU dan Keuskupan), kepolisian, dan media massa. Turut hadir Muhammad Tarmidzi (Tim Asistensi Bawaslu RI), Bagong Susanto (Komisioner Bawaslu Provinsi Babel), dan Muhammad Anshori (Akademisi UBB) yang menjadi narasumber dalam diskusi.
Dalam paparannya, Tarmidzi mengemukakan bahwa institusi penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan KPU) harus memiliki inisiatif dalam membangun kepercayaan publik melalui informasi yang terbuka. Inilah yang membuat suksesnya Pemilu 2014 yang lalu. “Publikasi melalui website oleh KPU RI khususnya hasil scan C1 diapresiasi banyak pihak karena semuanya menjadi terang tanpa ditutup-tutupi,” ujarnya.
Selain itu Tarmidzi juga menekankan pentingnya deteksi dini terjadinya konflik dalam Pilkada, khususnya dalam tiga hal, yakni penetapan daftar pemilih, kampanye, dan pungut hitung suara. Suksesnya deteksi dini ini akan mencegah terjadinya tindakan pelanggaran Pilkada sehingga tidak meluas menjadi persoalan hukum. Selain itu, dalam kesempatan yang sama Komisioner Bawaslu Bangka Belitung Bagong Susanto memaparkan strategi pencegahan pelanggaran melalui pengawasan partisipatif yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam Pilkada.
“Seluruh masyarakat di empat kabupaten yang ikut Pilkada menjadi bagian yang penting dalam elemen pengawasan. Tanpa adanya partisipasi dari masayarakat maka Bawaslu tidak dapat bekerja dengan maksimal,” ujarnya.
Sementara itu, Muhammad Anshori, akademisi dari UBB lebih menekankan pada pentingnya nilai ideal demokrasi. “Harus adanya kesesuaian antara das sein dan das solen. Kalau tidak sesuai berarti bermasalah,” tegasnya.
Ia juga berharap Bawaslu lebih agresif lagi dalam mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan, khususnya Pilkada. Dalam diskusi tersebut, Satuan dari Polda Kepulauan Bangka Belitung mengapresiasi Bawaslu yang senantiasa berinisiatif dalam membangun partisipasi publik dalam Pemilu. “Kami harap kerja sama dengan Bawaslu dalam Pilkada dapat ditingkatkan, seperti dalam Pileg dan Pilpres 2014,” ujarnya.
Ketua LSM Lidal Anugrah Bangsawan menyatakan bahwa Bawaslu harus bisa menangkis adanya politik uang dalam Pilkada. Menurutnya, Bawaslu juga perlu meningkatkan kemitraan pengawasan dengan Ormas dan LSM. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Romo Hans dari Keuskupan Pangkalpinang yang menyatakan siap bergabung dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif.
Sementara itu, perwakilan PWNU Zamrani berharap, Bawaslu dapat memberikan jaminan kepada para pelapor yang menemukan pelanggaran dalam Pilkada. “Jangan sampai kita melapor ada pelanggaran malah kita tidak dapat perlindungan (dari Bawaslu). Bahaya kan, Pak?” ujarnya.
Acara tersebut mengahasilkan beberapa kesimpulan, yakni pertama penyelenggara Pilkada (KPU dan Bawaslu) harus menjunjung tinggi integritas dan netralitas dalam Pilkada. Kedua, Bawaslu diharapkan lebih gencar lagi dalam menyosialisasikan strategi pengawasan partisipatif. Dan ketiga, Bawaslu dan KPU harus menghadirkan Pilkada yang berkualitas, bukan hanya secara prosedur tapi juga substansi.
Focus Group Discussion FGD untuk mewujudkan Pengawasan Pilkada yang lebih Profesional dan Berintegritas di Propinsi Bangka Belitung ini dilaksanakan bertempat di gedung Depati Barin, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Bangka Belitung
Penulis: Humas Bawaslu Babel
Editor: Nurmalawati Pulubuhu
 |
 |
Webmail
