• English
  • Bahasa Indonesia

Anggaran Bawaslu Dimaksimalkan Untuk Pengawasan Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu yang merupakan hajat hidup orang banyak. Prinsipnya uang negara, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Uang negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Oleh sebab itu Bawaslu berkomitmen untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dalam setiap kegiatan Pengawasan Pemilu,” tutur Muhammad, saat membuka penyusunan SOP Mekanisme Penggunaan Anggaran, di Jakarta, (16/6).

Dia juga mengatakan, salah satu karakteristik dari sebuah lembaga yang baik adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban penggunaan anggaran dilakukan tidak hanya melalui mekanisme fungsi kontrol dan pengawasan, tetapi juga fungsi audit.

Audit keuangan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang berlaku. Bawaslu RI telah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran negara.

“Dengan banyaknya kegiatan di jajaran Bawaslu RI selaras dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, laporan keuangan Bawaslu RI cukup baik dan akuntabel, bahwa dalam mengelola keuangan Negara adalah sebuah pekerjaan yang tergolong berat, selain harus tertib administrasi bagian keuangan juga harus cepat melayani kegiatan Bawaslu RI beserta jajarannnya,” tegasnya.

Dalam diskusi penyusunan standard operating procedure (SOP) Mekanisme Penggunaan Anggaran ini dihadiri juga oleh para Kabag dan Kasubbag di lingkungan Bawaslu RI beserta staf.

Lebih lanjut, Muhammad juga menginginkan agar reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu di tingkat pusat dapat dilakukan secara menyeluruh untuk organ-organ Bawaslu hingga tingkat terkecil. Oleh karena itu, butuh keseriusan untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

“Reformasi birokrasi diharapkan berjalan paralel dan menyeluruh hingga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, agar kualitas dari akuntabilitas pegelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara akan semakin baik lagi di kemudian hari,” pungkasnya.

 

Penulis        : Wisnu Broto

Editor          : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu