• English
  • Bahasa Indonesia

Ada Potensi Konflik Pilkada, Bawaslu Imbau Publik Jangan Paranoid

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Bawaslu Nasrullah mengungkapkan walaupun sejumlah pihak mengklaim bahwa potensi konflik dalam Pilkada cukup besar, namun ia meminta masyarakat dan stakeholders  agar tidak  paranoid  (ketakutan yang berlebihan). Pasalnya, ada kecenderungan masyarakat sudah semakin dewasa berpolitik, dan tidak mudah terpancing.

 “Masyarakat sudah semakin dewasa. Selain itu, masyarakat punya trauma dan ketakutan terhadap dampak konflik yang membuat instabilitas keamanan di daerah,” tutur Nasrullah, baru-baru ini.

Dalam setiap kunjungannya Nasrullah selalu mengingatkan kepada masyarakat di daerah-daerah tentang bahaya dan dampak konflik yang pernah terjadi di Poso, Ambon, Sampit, dan sebagainya. Melalui contoh tersebut, ia meminta agar setiap elemen masyarakat tidak terpancing terhadap segala hal yang dapat memicu konflik, apalagi terkait Pilkada. Ia juga mengimbau agar para pemangku kepentingan di daerah berlaku serupa, yakni berupaya melakukan pendekatan kepada masyarakat yang lebih persuasive.

“Terakhir pada 2012, Pilkada di Maluku Utara dan Bali yang diprediksi akan terjadi konflik, ternyata tidak terjadi apapun. Itu berarti, potensi konflik sudah mulai bergeser. Masyarakat sudah makin dewasa dan tidak mudah terpancing,” tambah Nasrullah.

Media massa, kata Nasrullah, adalah pemegang peran utama untuk meminimalisasi konflik dalam Pilkada. Sehebat apapun penyelenggara pemilu merancang Pilkada tanpa melakukan pendekatan terhadap media massa, maka potensi konflik bisa muncul kapan saja. 

Hal senada disampaikan Peneliti Senior CSIS Philip J. Vermonte. Menurutnya, konflik horizontal yang selama ini ditakutkan bukan merupakan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi Pilkada.

“Justru, elite-elite politiklah yang menyebabkan konflik itu terjadi. Pada dasarnya, masyarakat bisa menerima apapun hasil dari Pilkada, tetapi tindakan para elit untuk memobilisasi (konflik,-red) yang patut diwaspadai,” ungkapnya.

Elite-elite yang dimaksud oleh Philip adalah Calon Kepala daerah, Tim Sukses, dan Partai Politik. Mereka diyakini memiliki kemampuan untuk membuat instabilitas jika dinyatakan kalah. Oleh karena itu, menurutnya proses pendewasaan terhadap elite-elite ini perlu dilakukan.

Ia juga yakin bahwa daerah-daerah yang pernah mengalami konflik atau bersentuhan langsung dengan terjadinya konflik, justru akan lebih siap dalam menyelenggarakan Pilkada. Terutama, agar konflik Pilkada tersebut tidak terjadi.

Penulis    : Falcao Silaban

Share

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 3 Februari 2020 WIB
Tempat :
Makasar
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Jumat, 31 Januari 2020 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Selasa, 4 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Selatan
Waktu:
Rabu, 5 Februari 2020 WIB
Tempat :
Sulawesi Utara

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu