Manado, Badan Pengawas Pemilu – Sedikitnya 43 orang jurnalis media cetak, media online, televisi dan radio mengikuti pelatihan pengawasan pemilu partisipatif yang digelar Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulut di Hotel Swisbell, Manado, Jumat (14/8). Pelatihan yang menghadirkan sejumlah nara sumber tingkat nasional akan berlangsung hingga Minggu (16/8).
Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J.H Malonda mengatakan keterlibatan jurnalis mengawasi tahapan pilkada di Provinsi Sulut sangat penting menjadi jembatan informasi antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, stakeholder dan masyarakat pemilih. Jurnalis berbagai media massa di Sulawesi Utara terbukti mampu menciptakan suasana kondusif bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2014 lalu.
“Teman-teman media juga bisa mengkomunikasikan kepada kami, pengawas pemilu yang tidak responsif atau tidak memproses adanya pelanggaran pemilu di lapangan,” kata Herwyn saat memberikan pembekalan kepada peserta media.
Menghadapi Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang, penyelenggara Pemilu di Provinsi Sulut tengah mempersiapkan pemilihan gubernur dan pilkada di 7 kabupaten/kota yakni Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolang Mogondow Selatan. Karena Pilkada serentak tahun 2015 ini merupakan pertama kali di Indonesia maka keterlibatan seluruh stakeholder kata Herwyn, sangat dibutuhkan dan menentukan kebijakan pilkada di tahun tahun selanjutnya.
Sementara itu Pimpinan Bawaslu Nasrullah saat memberikan pembekalan memaparkan sejumlah potensi pelanggaran dalam setiap tahapan pilkada di Provinsi Sulut mulai masa persiapan hingga penghitungan suara. Pemaparan itu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis agar mengetahui hal-hal yang perlu menjadi fokus pengawasan kalangan jurnalis saat melakukan peliputan terkait pilkada.
“Pers menjadi penentu keberhasilan pilkada. Sehebat dan sebaik apapun penyelenggaraan pilkada kalau tidak mendapat respon yang baik dari media maka tidak akan kelihatan hasilnya. Media juga bisa menciptakan iklim yang kondusif atau bisa sebaliknya,” papar Nasrullah.
Provinsi Sulawesi Utara dalam indeks demokrasi Indonesia yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2015, masuk urutan kedua setelah DKI Jakarta. Menurut Nasrulah, hal ini menunjukkan Provinsi Sulut ikut memberi kontribusi besar bagi suksesnya kehidupan demokrasi di Indonesia. “Media massa juga berperan menaikkan peringkat indeks demokrasi Indonesia Provinsi Sulut. Artinya kehidupan demokrasi di provinsi ini bisa menjadi contoh di daerah-daerah lain,” ujarnya.
Dalam pelatihan pengawasan partisipatif sepanjang dua hari tersebut, Wakil Ketua KPI Pusat Iddy Muzayad ikut memberikan pembekalan kepada media massa. Demikian juga Pimpinan Bawaslu Sulut Johnny AA Suak dan Syamsurijal AJ Musa serta Kasek Bawaslu Sulut Hery ZM. Sejumlah peserta media massa mengaku senang Bawaslu Sulut merangkul kalangan media massa untuk menjadi bagian pengawas pemilu partisipatif.
Penulis : raja monang silalahi
Foto : raja monang silalahi
 |
 |
Webmail
