• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 20:34 WIB
Dilihat : 15 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu mendegarkan jawaban terlapor, yakni KPU Kalimantan Barat (Kalbar) dalam laporan perkara Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00.VIII/2019 di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Kuasa hukum pelapor, Maulana Bungaran mengungkapkan, pihaknya menduga terjadi perubahan perolehan suara pelapor dan calon legslatif (caleg) lain atas nama Cok Hendri di 19 desa Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau. “Diantaranya di Desa Kunyil, Melawi Makmur, Mukti Jaya, Balai Tinggi dan Kuala Buayan,” sebut dia.

Penulis : christina karti...
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 20:06 WIB
Dilihat : 19 kali

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, penurunan jumlah permohonan dan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) juga bagian dari kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Baca juga: Dewi: Putusan MK Jadi Motivasi Gakkumdu Hadapi Pilkada 2020 

Penulis : christina karti...
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 17:39 WIB
Dilihat : 36 kali

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Mahkamah Konstitusi  (MK) menyadari kewenangan menyelesaikan proses penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu menjadi pintu masuk utama menilai permohonan sengketa hasil pemilu. Menurutnya, kalau prosesnya sudah selesai di Bawaslu, maka hakim MK menjadikannya pertimbangan memutus permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 11:34 WIB
Dilihat : 193 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 terbilang sukses. Ketua Bawaslu menunjuk, hanya ada satu pemungutan suara ulang (PSU) di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti kinerja Bawaslu makin baik sekaligus berhasil menurunkan jumlah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 09:39 WIB
Dilihat : 245 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan, keberhasilan Bawaslu dalam menyusun keterangan tertulis untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lepas dari sinergitas kerja antardivisi.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini mengakui peran divisi hukum Bawaslu sangat besar untuk membuat aturan-aturan seperti, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Hal ini membuat kinerja tim divisinya pun bisa bekerja lebih mudah dan sesuai aturan.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Jumat, 23 Agustus 2019 - 08:20 WIB
Dilihat : 368 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Penulis : Hendi Purnawan
pada : Kamis, 22 Agustus 2019 - 14:36 WIB
Dilihat : 168 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:39 WIB
Dilihat : 162 kali

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Menjelang gelaran Pilkada 2020, Bawaslu Humbang Hasundutan akan lebih selektif dalam melakukan penerimaan tenaga pengawas. Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Humbang Hasundutan Hendri Wesley Pasaribu saat penghitungan suara suara ulang (PSSU) yang dilakukan di kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu, (20/8/2019).

Penulis : Bhakti Satrio
pada : Kamis, 22 Agustus 2019 - 11:21 WIB
Dilihat : 122 kali

Humbang Hasundutan, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Fritz Edward Siregar memberikan apresiasi atas transparansi proses penghitungan surat suara ulang (PSSU) di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara, Rabu (21/08/2019).

Penulis : Ranap Tumpal HS
pada : Kamis, 22 Agustus 2019 - 09:17 WIB
Dilihat : 211 kali

Badung, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Perempuan yang akrab disapa Dewi itu menuturkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu ada di Bawaslu.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Senin, 17 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Jumat, 14 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Kamis, 13 Juni 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Rabu, 12 Juni 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Selasa, 11 Juni 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text