• English
  • Bahasa Indonesia

Berita

Penulis : nurisman
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 20:18 WIB
Dilihat : 34 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan mengajak Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut berpartisipasi menciptakan pilkada yang bermartabat dan damai dengan melakukan pengawasan pilkada 2020 di masa pandemik covid-19 dengan teknik pengawasan langsung sebagai bagian tanggung jawab pengawasan partisipatif.

Penulis : Reyn Gloria
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 17:20 WIB
Dilihat : 41 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) bersama Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Ketua Bawaslu Abhan menyatakan Unissula sebagai lembaga pendidikan akan membantu pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Penulis : irwan
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 14:13 WIB
Dilihat : 171 kali
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020 melalui media massa dan lembaga penyiaran resmi terbentuk. Pembentukan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama (Kepber) antara Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers di Kantor Bawaslu Jakarta, Rabu (12/08/2020).
 
Penulis : christina karti...
pada : Rabu, 12 Agustus 2020 - 11:13 WIB
Dilihat : 92 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan tantangan, hambatan, dan potensi pelanggaran Pilkada 2020. Kendala dan hambatan yang dapat dihimpun Bawaslu berdasarkan hasil laporan kerja jajaran pengawas di seluruh daerah.

Penulis : Jaa Pradana
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 18:59 WIB
Dilihat : 222 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menemukan puluhan ribu pemilih Pilkada 2020 yang tidak memenuhi syarat (TMS) kembali terdaftar dalam daftar pemilih model A-KWK. Sebaliknya, pemilih yang memenuhi syarat (MS) justru dicoret. Hal tersebut diduga lantaran KPU dan jajarannya di daerah tidak melakukan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Pemilu 2019 dengan data pemerintah.

Penulis : Bawaslu Provinsi
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 15:02 WIB
Dilihat : 234 kali

Sarolangun, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menemukan masih ada penduduk wajib KTP (telah berusia 17 tahun atau telah menikah) namun belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Terhadap temuan itu, Bawaslu merekomendasikan dinas kependudukan dan catatan sipil melakukan percepatan perekaman bagi penduduk wajib KTP namun belum melakukan perekaman. Dengan demikian, penduduk yang telah memenuhi syarat itu dapat menggunakan hak pilihnya Pilkada 2020.

Penulis : Bawaslu Kabupaten
pada : Selasa, 11 Agustus 2020 - 10:22 WIB
Dilihat : 107 kali

Purworejo, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kembali menggelar sidang musyawarah penyelesaian sengketa proses Pilkada 2020 dengan agenda pembuktian termohon, Senin (10/8/2020).

Penulis : Reyn Gloria
pada : Senin, 10 Agustus 2020 - 21:01 WIB
Dilihat : 305 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggandeng platform digital Facebook Indonesia untuk melakukan pengawasan iklan politik dan dana kampanye. Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Facebook yang membuat fitur baru berisi biaya iklan politik dalam Pilkada Serentak 2020 bisa membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan dana kampanye.

Penulis : Bawaslu Kota
pada : Senin, 10 Agustus 2020 - 15:44 WIB
Dilihat : 295 kali

Kota Mataram, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu Kota Mataram menemukan beberapa masalah dalam daftar pemilih Model A-KWK saat mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pilkada Tahun 2020. Salah satunya yaitu adanya pemilih pemula yang tidak terdaftar di Formulir Model A-KWK hingga mencapai 359 orang.

Penulis : Robi Ardianto
pada : Senin, 10 Agustus 2020 - 15:14 WIB
Dilihat : 294 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengungkapkan netralitas ASN dan penyalahgunaan wewenang dari calon petahana menjadi pelanggaran yang banyak terjadi dalam hajatan pilkada. Maka dari itu dia meminta Bawaslu daerah agar tidak takut dalam menjalankan tugasnya saat memberikan rekomendasi dan membuat kajian meskipun itu berisiko.

Halaman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

SIPS

SAKIP

Sipeka Bawaslu

SIPP Bawaslu

Simpeg Bawaslu

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Jumat, 12 Juni 2020 WIB
Tempat :
Gedung TLC DKPP
Waktu:
Minggu, 26 Juli 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)
Waktu:
Sabtu, 25 Juli 2020 WIB
Tempat :
Darirng (online)
Waktu:
Kamis, 23 Juli 2020 WIB
Tempat :
Daring (Online)

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu