• English
  • Bahasa Indonesia

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum -  Bawaslu memutuskan empat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara (Malut) melakukan pelanggaran administratif pemilu.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu saat rekapitulasi di PPK Kecamatan Pujut untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan memberikan keterangan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019) membeberkan upaya pengawasan dimulai dari tahap penyusunan da

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta jajaran Bawaslu di daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020, segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menyatakan KPU Kota Manado terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, atau mekanisme rapat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu di tingkat kecamatan.

Ditulis oleh : Robi Ardianto
pada : Monday, 17 June 2019 - 13:07 WIB
Dilihat : 331 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu menerima dan menindaklanjuti satu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam sidang pendahuluan yang digelar Senin (17/6/2019) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat. Sementara satu laporan lagi dari Jawa Timur (Jatim) dinyatakan tak diterima.

Ditulis oleh : Dinar Safa
pada : Sunday, 16 June 2019 - 21:23 WIB
Dilihat : 289 kali

Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Dalam persiapan Bawaslu memberikan persiapan keterangan jawaban tertulis dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Bawaslu Abhan melakukan supervisi ke kanotr Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) di Semarang.

Ditulis oleh : Dinar Safa
pada : Friday, 14 June 2019 - 20:27 WIB
Dilihat : 133 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum-Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu dengan laporan Nomor 29/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi.

Ketua Majelis Fritz Edward Siregar didampingi Anggota Majelis Ratna Dewi Pettalolo dan Rahmat Bagja mendengarkan keterangan saksi dari pihak pelapor yang digelar di Sidang Utama Bawaslu, Jumat (14/6/2019).

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 14 June 2019 - 18:34 WIB
Dilihat : 147 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Akibat melewati batas waktu ketentuan dalam laporan dugaan pelanggaran adminitrasi pemilu atau disebut daluwarsa, sebanyak 18 tidak diterima. Demikian hasil putusan sidang pendahuluan yang digelar Jumat (14/6/2019) dari total 25 laporan yang dibacakan.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 14 June 2019 - 17:17 WIB
Dilihat : 192 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menerima dan menindaklanjuti tujuh laporan dugaan pelanggaran adminitrasi Pemilu 2019. Pelapor dianggap telah memenuhi syarat formil maupun materiil.

Ketujuh laporan ini dianggap sudah menyerahkan laporan sebelum tenggat waktu berakhir dan telah menyampaikan temuan dilengkapi dengan identitas terlapor, waktu dan peristiwa, saksi dan bukti, uraian peristiwa serta hal yang diminta untuk diputuskan.

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Friday, 14 June 2019 - 15:28 WIB
Dilihat : 427 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Koordinator Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menghadiri sidang pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tahun 2019 yang diajukan kubu pasangan calon (paslon) nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno. Sidang gugatan pemilihan presiden (pilpres) ini digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019).

Ditulis oleh : Jaa Pradana
pada : Friday, 14 June 2019 - 11:37 WIB
Dilihat : 501 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memeriksa keterangan empat saksi dan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tuminting di Kota Manado terkait dugaan penyalahgunaan wewenang KPU Manado. Majelis memeriksa fakta-fakta pemindahan lokasi rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara PPK Tuminting ke Kantor KPU Manado.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Thursday, 13 June 2019 - 22:32 WIB
Dilihat : 114 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Sidang lanjutan atas laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu legislatif (pileg) di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan  Nomor 23/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 diselenggarakan kembali. Kali ini, saksi pelapor membeberkan awal mula terjadi kerusuhan akibat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pujut tak menghiraukan keberatan saksi dan rekomendasi Bawaslu Lombok Tengah.    

Ditulis oleh : Dinar Safa
pada : Thursday, 13 June 2019 - 21:51 WIB
Dilihat : 108 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum—Bawaslu melanjutkan sidang dugaan pelanggaran administrasi di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur (Jatim). Sidang laporan Nomor 15/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 kali ini penyerahan alat bukti tambahan dan pemeriksaan keterangan saksi.

Ditulis oleh : Andrian Habibi
pada : Thursday, 13 June 2019 - 21:24 WIB
Dilihat : 342 kali

Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum – Bawaslu memutuskan KPU Kabupaten Subang dan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tak melanggar adminitrasi pemilu. Sidang pembacaan putusan ini dilaksanakan di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Kamis (13/6/2019) dengan Ketua Majelis Abhan dan didampingi empat Anggota Bawaslu lainnya, yakni: Fritz Edward Siregar, Rahmat Bagja, Mochammad Afifuddin dan Ratna Dewi Pettalolo.

Pages

Pengumuman Wilayah 2 Sumatera Selatan

Pengumuman Wilayah 1 Sumatera Selatan

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha

File Pendukung: 

PENGUMUMAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TERPILIH MASA JABATAN 2018-2023

Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan

File Pendukung: 

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA MASA JABATAN 2018-2023

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa

File Pendukung: 

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 17 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Friday, 14 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Thursday, 13 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Wednesday, 12 June 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Tuesday, 11 June 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat