• English
  • Bahasa Indonesia

Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta masyarakat tak perlu meributkan hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2019 oleh sejumlah lembaga survei.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Abhan meminta seluruh peserta pemilu 2019 untuk menghadirkan saksi di lokasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu RI hari ini melakukan klarifikasi terhadap Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Indonesia Luhut Binsar Panjaitan. Klarifikasi ini menanggapi laporan nomor 043/LP/PP/RI/00.00/IV/2019 yang diterima Bawaslu.

Palu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo meminta para elit politik untuk membuat pernyataan menyejukkan selama tahapan Pemilu yang masih berjalan.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengimbau semua pihak untuk berkepala dingin dalam menyikapi hasil perhitungan cepat atau quick count Pemilu tahun 2019.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Sunday, 16 February 2014 - 13:00 WIB
Dilihat : 779 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Kekhawatiran akan ada penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) di kementerian atau lembaga yang dipegang oleh para incumbent semakin kuat. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Djaka Badranaya, mengusulkan pencairan dana bansos dan hibah dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. "Saat ini banyak anggota DPRD yang maju sebagai caleg kembali dan menghindari terjadinya penyelewengan," ujar Djaka.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Sunday, 16 February 2014 - 12:41 WIB
Dilihat : 687 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Dalam rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mitra pengawas pemilu lapangan (mitra PPL) usulan Bawaslu, telah memuat rancangan struktur organisasi, kebutuhan anggaran dan sejumlah persyaratan lain. "Tidak tepat jika lanjutan pembahasan Perpres terkait, Kemendagri meminta Bawaslu membentuk badan hukumnya terlebih dahulu,"jelas Anggota Bawaslu, Nasrullah.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Saturday, 15 February 2014 - 11:00 WIB
Dilihat : 931 kali

Jakarta, Bawaslu – Pemilu 2014 tantangannya sangat berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Karena itu, jajaran pengawas Pemilu diharapkan mempunyai kapasitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi harapan terbesar masyarakat untuk suksesnya pengawasan Pemilu 2014 ada di pundak para pengawas Pemilu.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 14:47 WIB
Dilihat : 692 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Menjelang Pemilu 2014, kerap hadir "preman" politik di sekitar tempat pemungutan suara (TPS) yang meresahkan warga pemilih. Bawaslu diminta untuk dapat melindungi para warga pemilih agar dari gangguan para "preman" politik tersebut agar warga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa pengaruh intimidasi dari pihak mana pun.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 13:53 WIB
Dilihat : 726 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan ada temuan baru tentang sejumlah warga yang tidak dimasukkan ke dalam DPT. Hingga hari ini tercatat ada sekira 5.993 warga yang tidak tercatat dalam DPT. "Diantaranya ditemukan di Provinsi Jambi, ribuan warga tersebut terdeteksi berada di Desa Tuo Merangin, Dusun Sungai Tebal dan Desa Nilo Dingin, Kecamatan Lembah Masurai, Provinsi Jambi," ungkap Daniel, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (13/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 12:30 WIB
Dilihat : 724 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nelson Simanjuntak menegaskan pentingnya Mitra Panitia Pengawas Lapangan (Mitra PPL) untuk mengantisipasi tingginya kecurangan saat proses pemungutan suara. "Kami akan desak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Anggaran Mitra PPL. Perpres harusnya sudah bisa keluar awal Maret,”

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Friday, 14 February 2014 - 05:46 WIB
Dilihat : 727 kali

Jakarta, Bawaslu – Sejumlah aktivis ormas mensinyalir adanya politisasi dana bantuan sosial (bansos) pada 10 kementerian dalam Pemilu 2014. Karena itu, Bawaslu sudah memanggil 10 kementerian itu dalam rangka mengklarifikasi penggunaan dana bansos di kementerian tersebut. Hingga Jumat (14/2), sudah ada enam kementerian yang memberikan penjelasan kepada Bawaslu terkait penggunaan dana bansos.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 13 February 2014 - 09:52 WIB
Dilihat : 701 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - "Kita memberikan syarat untuk mengeluarkan rekomendasi adanya dana saksi pada pemilu 2014. Bila tidak memenuhi syarat itu, kami tak akan mengeluarkan rekomendasi soal dana saksi. Dan sudah menyampaikan dua hal penting terkait dana saksi," ucap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ‘Pemantapan Persiapan Pemilu 2014’ di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (12/2).

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 13 February 2014 - 09:23 WIB
Dilihat : 685 kali

Jakarta, Awaslupadu.Com - Sekitar 10 Menteri Kabinet saat ini ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2014. Ada kekhawatiran dana bantuan sosial (bansos) dan fasilitas pemerintah akan diselwengkan dan digunakan untuk kampanye para menteri caleg menjelang Pemilu 2014 ini. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, Bawaslu memeriksa penggunaan anggaran bansos di 10 kementerian itu yang berpotensi dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik . Dan Bawaslu mencatat ada sejumlah modus penyelewengan dana bansos.

Ditulis oleh : Anonymous (not verified)
pada : Thursday, 13 February 2014 - 05:24 WIB
Dilihat : 959 kali

Jakarta, Bawaslu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melihat selama ini masyarakat belum tertarik untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Penyebabnya antara lain karena format pelaporan yang belum sederhana dan kerap menimbulkan ketidakpastian. Karena itu, Bawaslu berupaya untuk menata kembali hal tersebut.

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 4 March 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kemendagri, Jakarta.
Waktu:
Tuesday, 26 February 2019 - 13:00 WIB
Tempat :
Jakarta
Waktu:
Tuesday, 19 February 2019 - 11:00 WIB
Tempat :
RRI, Jakarta
Waktu:
Saturday, 23 February 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta.
Waktu:
Wednesday, 20 February 2019 - 10:00 WIB
Tempat :
KPU RI, Jakarta.

Video Bawaslu

Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat
Video Pelatihan Pengawas TPS Pemilu 2019 dilengkapi dengan Bahasa Isyarat