• English
  • Bahasa Indonesia

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih.

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, baik untuk jajaran Bawaslu dan KPU kabupaten/kota menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu mendegarkan jawaban terlapor, yakni KPU Kalimantan Barat (Kalbar) dalam laporan perkara Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00.VIII/2019 di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 terbilang sukses.

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai.

Ditulis oleh : irwan
pada : Sunday, 25 August 2019 - 08:11 WIB
Dilihat : 7 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada demi membentuk pemerintah daerah (pemda) yang bersih. Sebab menurutnya, revisi tersebut juga bakal mencantumkan larangan eks narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Ditulis oleh : irwan
pada : Saturday, 24 August 2019 - 19:29 WIB
Dilihat : 25 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan, dana kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) akan dicairkan oleh pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi atau kabupaten/kota secara bertahap.

Ditulis oleh : irwan
pada : Saturday, 24 August 2019 - 16:52 WIB
Dilihat : 56 kali

Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, baik untuk jajaran Bawaslu dan KPU kabupaten/kota menjadi perhatian khusus Komisi II DPR RI. Ketua Komisi II DPR, Zainuddin Amali bahkan meminta pemerintah (daerah) mempermudah NPHD teruntuk Bawaslu dan KPU hingga 1 Oktober 2019.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Friday, 23 August 2019 - 20:34 WIB
Dilihat : 47 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Majelis Sidang Bawaslu mendegarkan jawaban terlapor, yakni KPU Kalimantan Barat (Kalbar) dalam laporan perkara Nomor 83/LP/PL/ADM/RI/00.00.VIII/2019 di Ruang Sidang Utama Bawaslu, Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Friday, 23 August 2019 - 20:06 WIB
Dilihat : 36 kali

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menjabarkan, penurunan jumlah permohonan dan putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk pemilihan legislatif (pileg) di Mahkamah Konstitusi (MK) juga bagian dari kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Ditulis oleh : christina karti...
pada : Friday, 23 August 2019 - 17:39 WIB
Dilihat : 53 kali

Jepara, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, Mahkamah Konstitusi  (MK) menyadari kewenangan menyelesaikan proses penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu menjadi pintu masuk utama menilai permohonan sengketa hasil pemilu. Menurutnya, kalau prosesnya sudah selesai di Bawaslu, maka hakim MK menjadikannya pertimbangan memutus permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Friday, 23 August 2019 - 11:34 WIB
Dilihat : 271 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kinerja Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu 2019 terbilang sukses. Ketua Bawaslu menunjuk, hanya ada satu pemungutan suara ulang (PSU) di Sigi, Sulawesi Tengah menjadi bukti kinerja Bawaslu makin baik sekaligus berhasil menurunkan jumlah sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Friday, 23 August 2019 - 09:39 WIB
Dilihat : 315 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin menyampaikan, keberhasilan Bawaslu dalam menyusun keterangan tertulis untuk sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak lepas dari sinergitas kerja antardivisi.

Ditulis oleh : Reyn Gloria
pada : Friday, 23 August 2019 - 08:20 WIB
Dilihat : 634 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Kordinator Divisi Hukum Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan UU Nomor 10 Tahun 2016 harus direvisi sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 dimulai. Menurutnya, adanya ketidaksesuaian wewenang dalam mengawasi dan penindakan dibandingkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ditulis oleh : Hendi Purnawan
pada : Thursday, 22 August 2019 - 14:36 WIB
Dilihat : 196 kali

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu terus berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpada (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Sebab, kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 masih menemui berbagai hambatan.

Pages

PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (PENGAWAS TPS)

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemunguta Suara pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada Tempat Pemungutan Suara, maka perlu dibentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

PENGUMUMAN PEMANGGILAN, PELAKSANAAN ORIENTASI, DAN PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN CPNS BAWASLU TAHUN ANGGARAN 2018

Sehubungan dengan telah ditetapkannya NIP CPNS Bawaslu TA 2018 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap 244 orang CPNS Bawaslu yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan telah melaksanakan pemberkasan, kepada CPNS Bawaslu TA 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

File Pendukung: 

RALAT PENGUMUMAN NOMOR 1108/Bawaslu/B.Adm/KP.01.00/XII/2018 TENTANG PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor 1108/Bawaslu/B.Adm/KP.01.00/XII/2018 tentang Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2018, berikut disampaikan RALAT lokasi Pemberkasan KHUSUS bagi peserta yang melaksanakan Tes SKD di Provinsi DKI Jakarta, pemberkasan akan dilaksanakan menjadi sebagai berikut:

PENGUMUMAN HASIL AKHIR SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2018

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor K26-30/B4062/XII/18.01 tanggal 26 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, disampaikan bahwa peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B4062/XII/18.01 (terlampir)

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)   CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG II 

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018  tanggal  2  Desember  2018 tentang Hasil Tes Seleksi Kompetensi Dasar  (SKD) CPNS Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018 GELOMBANG I   

Berdasarkan  pengumuman  Nomor:  1084/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/XII/2018  tanggal  2  Desember 2018  tentang  Hasil  Tes  Seleksi  Kompetensi  Dasar  (SKD)  CPNS  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu) Tahun Anggaran 2018, bersama ini diumumkan hal‑hal sebagai berikut: 

PENGUMUMAN HASIL TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018 Nomor : K2630/D4062/XII/18.01 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

PENGUMUMAN TENTANG JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN TES SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) CPNS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2018

PENGUMUMAN TENTANG PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 1019/BAWASLU/B.ADM/KP.01.00/X/2018

Sehubungan dengan hasil rapat Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018, perlu
dilaksanakan verifikasi ulang terhadap berkas pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Berdasarkan hasil verifikasi ulang terhadap berkas pelamar yang telah diunggah pada laman https://sscn.bkn.go.id, Tim Pelaksana Seleksi CPNS Bawaslu Tahun Anggaran 2018 menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pages

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Helpdesk Keuangan

e-Announcement LHKPN

Agenda Bawaslu

Waktu:
Monday, 17 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Friday, 14 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H Thamrin 14 Jakarta pusat
Waktu:
Thursday, 13 June 2019 WIB
Tempat :
Gedung Bawaslu, Ruang Sidang A dan B Jl. M.H. Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Wednesday, 12 June 2019 WIB
Tempat :
Geudng Bawaslu, Ruang sidang A dan B Jl. M.H Thmarin 14 Jakarta Pusat.
Waktu:
Tuesday, 11 June 2019 WIB
Tempat :
LAP 02/LP/PL/ADM.RI/V/2019 AGENDA : PEMBACAAN LAPORAN PELAPORAN, JAWABAN TERLAPOR DAN PEMERIKSAAN SAKSI

Video Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text