Jakarta, Awaslupadu.com - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa melalui Koordinatornya, Edi Langkara, mengancam melaporkan KPU dan Bawaslu ke DKPP jika memaksakan kegiatan yang tidak menjadi putusan MK.
Menurut Edi, putusan MK terkait sengketa hasil pilkada Malut adalah pemungutan suara ulang pada 7 kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi di Kabupaten Kepulauan Sula. Edi juga meminta adanya penggantian anggota PPK dan memerintahkan aparat kepolisian mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut nantinya.
Namun dalam pertemuan antara KPU, Bawaslu, tim sukses pasangan cagub/cawagub dan Forpimda, KPU dan Bawaslu mengangendakan kegiatan tambahan yakni verifikasi DPT pada tujuh kecamatan di Taliabu tersebut. Tim AHM/Doa menolak verifikasi DPT itu, karena selain di luar putusan MK, juga memberi konsekwensi pada anggaran yang harus dikeluarkan oleh Pemprov dan berpotensi menimbulkan masalah di lapangan.
Kalaupun KPU dan Bawaslu berdalih bahwa verifikasi dilakukan karena ada DPT ganda, bukan alasan kuat. Tahapan verifikasi DPT ganda sudah selesai. "Itu berarti tidak dilaksanakan verifikasi, padahal mereka sudah mendapatkan dana untuk verifikasi DPT. Dan masyarakat Taliabu yang kebetulan merantau di luar daerah yang merupakan penduduk asli Taliabu, banyak yang pulang kampung yang bisa saja tidak terakomodir saat pendataan DPT," jelas Edi.
Kalau mereka tetap dilarang menggunakan hak pilih dan kemudian memunculkan kemarahan yang pada akhirnya mengarah pada konflik, maka yang harus bertanggung jawab adalah KPU dan Bawaslu. "Pihak kami tidak mau bertanggung jawab," tandas Edi.
 |
 |
Webmail
