Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro mencanangkan untuk melakukan desain besar (Grandesign) Reformasi Birokrasi dan roadmap pada Bawaslu pada tahun 2014 ini. Diharapkan Sekretariat Jenderal Bawaslu dapat menjadi lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan optimal kepada publik terutama dalam hal melaksanakan pengawasan Pemilu.
Ada tiga hal yang menjadi sasaran utama dari reformasi birokrasi yakni, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja lembaga.
Menurut Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, dan Evaluasi Program Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Bambang Daryanto Sumarsono, dalam Rapat Pembahasan Grandesign Reformasi Birokrasi dan Roadmap Bawaslu, di Jakarta, Rabu (23/4) dalam mencanangkan reformasi birokrasi di dalam tubuh Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, diperlukan koordinasi dan masukan dari pemangku kepentingan terkait.
“Masukan daristakeholders sangat penting untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu dalam lima tahun ke depan. Mungkin saja masukan tersebut tidak terkait dengan reformasi birokrasi, tetapi masukan tersebut dapat menjadi pendukung bagi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Selain itu, tambah Bambang, untuk merealisasikan reformasi birokrasi tidak sesulit yang dibayangkan. Tiga hal yang menjadi sasaran dari program reformasi birokrasi harus diwujudkan dengan delapan area perubahan. Salah satu area perubahan yang penting adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu.
Lebih lanjut, dalam mencanangkan delapan area perubahan, Bawaslu perlu membentuk skala prioritas. Dalam membuat skala prioritas maka Bawaslu harus mempertimbangkan tentang beban kerja, kualitas sumber daya manusia, dan faktor pentingnya dan urgensinya untuk segera direalisasikan.
“Beban pekerjaan di Bawaslu bukan hanya mengurusi tentang reformasi birokrasi, namun semangat untuk melaksanakan reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menentukan delapan area perubahan, skala prioritas sangat diperlukan,” tambahnya.
Sekedar informasi, bahwa Indonesia belum memiliki birokrasi yang baik dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Tercatat, dalam memberikan layanan publik, Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama dan proses yang tidak mudah. Dibandingkan dengan Singapura yang bisa memberikan pelayanan publik dalam waktu satu hari, maka Indonesia membutuhkan waktu 129 hari. Oleh karena itu, reformasi birokrasi di Indonesia wajib diperlukan dan penting untuk dilaksanakan.
Bawaslu sebagai lembaga yang baru mengembangkan struktur Eselon I pada pertengahan 2013 silam, berupaya untuk dengan cepat mengembangkan reformasi birokrasi dengan cepat. Terlebih, Bawaslu dipercaya sebagai lembaga publik yang melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pemilu di Indonesia.
Penulis : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
