• English
  • Bahasa Indonesia

Permohonan Calon Anggota DPD Maluku dikabulkan MK

altJakarta, Badan Pengawas Pemilu - Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 9.00 WIB hingga pukul 14.30 WIB menggelar sidang  pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2014 yang dimohonkan para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (25/6).

Pada awal penerimaan permohonan, MK mencatat terdapat perkara PHPU DPD dari 19 Provinsi dengan nomor perkara 01-16.PHPU-DPD.XII.2014 sampai dengan nomor perkara 32-02.PHPU-DPD.XII.2014.

Yang menarik adalah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Maluku, La Ode Salimin dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahwa MK menangguhkan berlakunya Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN/2014 sehingga permohonan itu menjadi satu-satunya permohonan yang tidak ditolak sepenuhnya oleh MK.

Hakim MK menilai bahwa KPU telah mengubah formulir DB-1 Kota Tual dan rekapitulasi suara dianggap tidak didasarkan pada pelaporan yang disertai dengan bukti yang cukup. Seharusnya perubahan terhadap DB-1 dilakukan dengan disertai Berita Acara Perubahan sebagaimana semestinya. Tidak bisa dengan hanya memperbaiki atau mencoret angka dan pembubuhan paraf semata.

"Memerintahkan kepada KPU Kota Tual untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk calon anggota DPD di seluruh TPS Kota Tual berdasarkan C-1 Plano selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah  diucapkannya putusan ini dalam persidangan terbuka untuk umum dan juga memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku, KPU Kota Tual, dan Panwaslu Kota Tual untuk melaporkan pelaksanaan penghitungan ulang sesuai kewenangan masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah selesainya pelaksanaan penghitungan ulang sebagaimana dimaksud," kata Ketua MK Hamdan Zoelva.

 

Penulis: Wisnu Broto

Editor: Falcao SIlaban

Share

Informasi Publik

 

Regulasi

 

Pendaftaran Pemantau

 

Forum

 

SIGAPLapor

 

 

Whistleblowing System

 

Helpdesk Keuangan

 

SIPS

 

SAKIP

 

Sipeka Bawaslu

 

SIPP Bawaslu

 

Simpeg Bawaslu

Si Jari Hubal Bawaslu

 

 

 

 

Agenda Bawaslu

Video Bawaslu

newSIPS 2019
newSIPS 2019

Mars Bawaslu

Mars Pengawas PEMILU +text
Mars Pengawas PEMILU +text

Zona Integritas Bawaslu