Banjarmasin, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menegaskan bahwa penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi titik berat yang harus diperhatikan. Pasalnya, seringkali problem krusial yang merupakan kendala utama dalam proses pelaksanaan pemilu legislatif dijumpai pada level tersebut.
Perhatian utama yang perlu diberikan kepada penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota yaitu aspek integritas, profesionalitas dan netralitas.
Hal tersebut dikatakan Pimpinan Bawaslu, Nasrullah dalam Rakor Stakeholder Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Banjarmasin, Rabu (18/6).
“Tidak dapat dipungkiri bahwa nampaknya piramida terbalik di level penyelenggara pemilu pada tiga persoalan ini (integritas, profesionalitas, dan netralitas ,-Red) yang membingkai dalam tataran tingkatan penyelenggara pemilu dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Jadi,wilayah kepercayaan publik pada sisi integritas, profesionalitas dan netralitas nampaknya modelnya piramida terbalik. Jika ditingkat pusat tingkat kepercayaannya relatif lebih baik,” terangNasrullah.
Dia menegaskan bahwa tantangan-tantangan tersebut harus dijawab penyelenggara pemilu khususnya pada tingkat provinsi kabupaten/kota. Kabupaten/kota dapat dikatakan sebagai titik berat tumpuan yang dapat dikatakan mempunyai teritori.
“Beratnyatanggung jawab iniharus dijawab oleh penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota. Kadang-kadang dapat dikatakan terlalu banyak sampah-sampah persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan di tingkat kecamatan tetapi masih merembet pada tingkat kabupaten/kota, demikian seterusnya,” jelas Nasrullah.
Beliau mencontohkan beberapa grafik sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, yang paling besar ada di Papua (kurang lebih 80 kasus), Sumsel, Maluku, Maluku Utara (Halmahera Selatan), NTT, Kepulauan Riau.
Lebih lanjut kata Nasrullah, praktik politik uang bisa terjadi pada tiga unsure pelaku. Pertama, antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua, antar peserta pemilu dengan pemilih. Ketiga, antar peserta pemilu dengan sesama peserta pemilu. Kontribusi yang paling besar munculnya praktek politik uang itu karena memang persoalan peserta pemilu.
Nasrullah mengingatkan kepada peserta supaya berhati-hati mungkin ada orang tertentu yang tidak puas dengan situasi yang damai menjelang Pilpres ini, dan menolak black campaign dan money politics.
“Pilpres ini adalah milik rakyat. Pesan kami, saudara penyelenggara pemilu bekerja dengan baik, jaga profesionalisme, netralitas, integritas,” harapnya.
Penulis : Christina Kartikawati
Editor : Falcao Silaban
 |
 |
Webmail
