Jakarta, Bawaslu - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak pernah mengusulkan adanya anggaran negara yang dialokasikan untuk membiayai saksi parpol pada Pemilu 2014. Namun, Bawaslu mengajak masyarakat untuk menilai positif usulan tersebut.
"Kita nilai positif saja usulan tersebut. Usulan itu demi meningkatkan kualitas Pemilu," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/1).
Menurut Muhammad, Pemilu 2009 menjadi pelajaran berharga. Ketika proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, di beberapa TPS tidak ada saksi dari parpol. Dampaknya, banyak kecurangan yang terjadi dan dilakukan tidak hanya oleh peserta, tetapi juga penyelenggara Pemilu.
Muhammad menegaskan, dana saksi parpol diusulkan oleh pemerintah dan parpol itu sendiri. Latar belakang usulan tersebut, karena parpol tidak sanggup membiayai saksi di setiap TPS di seluruh Indonesia yang anggarannya mencapai Rp 55 miliar.
"Bermimpi saja tidak, apalagi mengusulkan dana untuk saksi parpol tersebut. Kami justru mengupayakan dana untuk mitra pengawas pemilu lapangan," pungkas Muhammad, menanggapi pertanyaan siapa yang mengusulkan dana saksi parpol itu.
Sementara itu,Pimpinan Bawaslu ,Nasrullah mengatakan, pengelolaan anggaran saksi parpol oleh Bawaslu bisa dilakukan jika sudah merupakan alternatif terakhir.
"Pada dasarnya, pengelolaan dana saksi parpol bukan urusan Bawaslu dan tidak sesuai dengan prinsip keuangan negara. Bawaslu ditugaskan mengelola hanya karena saksi memiliki fungsi yang sama yakni pengawasan," tutur Nasrullah. *** (hms/fs/sap)
 |
 |
Webmail
