Jakarta – Ketua dan anggota Bawaslu se Indonesia beserta Panwas Kabupaten/Kota diintruksikan untuk siap sedia memberikan keterangan yang benar, tepat dan akurat terkait persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif yang prosesnya tengah berjalan di Mahkamah Konstistusi (MK). Sebab kesaksian pengawas Pemilu menjadi satu komponen penentu putusan MK untuk caleg yang berperkara.
“Dalam Pemilu 2009, cukup banyak peserta pemilu menjadikan MK daerah pemilihan baru. Nah sekarang (Pemilu 2014), juga banyak gugatan di MK terkait perselisihan penghitungan suara di dapil-dapil yang dipersengketakan. Pengawas pemilu harus menguasai secara teknis persoalan di daerah masing-masing. Supaya mereka (caleg) tidak menjadikan MK dapil baru,” kata Nelson simanjuntak dalam pembukaan pembekalan PHPU di Hotel Novotel Jakarta, Minggu (1/6) malam.
Rapat koordinasi dan pembekalan sidang PHPU yang dijadwalkan berlangsung tanggal 1-5 Juni 2014 menghadirkan 33 anggota Bawaslu provinsi se Indonesia. Mereka akan hadir menjadi saksi di MK sesuai dengan sengketa PHPU di provinsi masing-masing. Hadir dalam pembukaan rakor dan pembekalan PHPU antara lain Ketua Bawaslu Muhammad, pimpinan Bawaslu Nasrullah dan Kepala Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal Bawaslu, Jajang Abdullah.
Lebih lanjut Nelson menegaskan, jajaran pengawas pemilu bagaimanapun harus netral memberikan keterangan di MK. Jangan ada keberpihakan, melainkan member keterangan berdasarkan kebenaran. Sebab MK merupakan benteng terakhir caleg yang merasa dicurangi untuk mencari keadilan . Jangan sampai mereka yang tidak pantas untuk duduk menjadi anggota dewan justru menjadi anggota dewan. Atau mereka yang pantas duduk menjadi anggota dewan berdasarkan perolehan suaranya, justru tidak menjadi anggota dewan.
Sementara itu Ketua Bawaslu Muhammad meminta Bawaslu provinsi mengawal setiap kesaksian atau keterangan dari panwas kabupaten/kota di daerah masing-masing. Jangan sampai ada panwas yang bersaksi di MK tanpa persetujuan Bawaslu provinsi atau panwas bersaksi di MK karena pesanan caleg tertentu. Dia merujuk pada kasus-kasus sengketa pilkada dimana ada kedapatan anggota panwas yang bersaksi di MK tanpa berkoordinasi atau tanpa diketahui Bawaslu provinsi.
Menurut Muhammad, setiap pengawas pemilu yang bersaksi di persidangan, yang bersangkutan bukan dinilai sebagai perorangan/pribadi melainkan institusi pengawas pemilu. Karenanya, penting menjadi perhatian untuk mempersiapkan dengan baik keterangan tertulis pengawas Pemilu dalam persidangan PHPU di MK.
“Panwas tidak bisa dilihat orang per orang, tetapi institusi pengawas Pemilu, ” Ujar Muhammad.
Seusai pembukaan rakor dan pembekalan persiapan pemberian keterangan tertulis persidangan PHPU legislatif di MK, seluruh anggota Bawaslu provinsi langsung dibagi dalam 6 (enam) kelompok untuk mengefektifkan waktu. Sebab persidangan di MK yang dilakukan marathon, mulai tanggal 30 Mei – 19 Juni 2014 sudah memasuki tahap pembuktian oleh pemohon, termohon dan pihak terkait. Pimpinan Bawaslu RI menghendaki anggota Bawaslu provinsi benar-benar mengawal perkara PHPU sesuai dapil provinsi masing-masing.
Dalam sengketa hasil Pileg tahun 2014 di MK, pihak MK tidak lagi menyidangkan perkara berdasarkan nomor registrasi perkara. Hakim-hakim konstitusi membagi habis perkara dalam 3 (tiga) kelompok sidang panel hakim. Panel hakim 1 meliputi Aceh, Jateng, Kepri, Begkulu, Jambi, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Jatim dan Sulbar. Panel hakim 2 yakni Sumut, Papua, Bali, Sulsel, Sulut, Babel, Sultra, Kalbar, Sulteng, Riau dan Kaltim. Panel hakim 3 meliputi Jabar, Lampung, Sumsel, Sumbar, NTB, Kalteng, NTT, Kalsel, Maluku, Malut dan Papua Barat.
Penulis : Raja Monang Silalahi
 |
 |
Webmail
