Banjarmasin, Bawaslu– Ketua Bawaslu Muhammad mengharapkan kepala daerah (gubernur) untuk menjaga netralitasdan kondusifitas menjelang Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang. Ketua Bawaslu juga mengharapkan kepala daerah menunjukkan sebagai seorang negarawan.
“Sebagai gubernur juga bisa sebagai politisi. Ini beda tipis. Menurut pandangan saya secara pribadi, idealnya bila sudah menjadi gubernur, tidak usah mengurus partai atau sebaliknya kalau menjadi pengurus partai berhenti dulu menjadi pejabat gubernur. Tapi sistem politik di Indonesia masih memungkinkan seperti itu,” jelas Muhammad saat menyampaikan sambutan pada Rakor Stakeholders Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Banjarmasin, Selasa (17/6).
Hadir dalam pembukaan Rakor Stakeholder Pengawasan Pilpres antara lain, Komisioner KPU, Sigit Pamungkas, Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, Pengamat Politik, Zainal Arifin Mochtar, Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Mahyuni, Pimpinan Bawaslu Kalsel, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel Hermansyah Manaf yang mewakili Gubernur Kalsel, para tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Bawaslu juga mengajak semua pihak dan media massa untuk netral dan menciptakan situasi yang meneduhkan dan bukan situasi yang mencekam menjelang pemilihan presiden mendatang dan bijak di garis tak berpihak.
“Media sebagai kontrol sosial itulah yang paling penting,” harapnya.
Lebih lanjut Muhammad mengatakan bahwa dari kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan keteduhan menjelang 9 Juli dimana dalam sejarah baru kali ini Indonesia dalam Pilpres, satu putaran dengan mempunyai hanya dua pasangan calon. Ini tantangan terberat penyelenggara dengan berbagai macam dinamika.
“Bila ada orang-orang disekitar kita mengompori itu harus dijadikan musuh bersama. Apakah dari institusi mana saja, kalau menciptakan suasana yang mencekam itu harusnya diingatkan,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Kalsel Rudi Arifin dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Kesbangpol Kalsel, Hermansyah Manaf mengharapkan agar pelaksanaan Pemilu Presiden 2014 berlangsung secara berintegritas dan damai. Tak ada intimidasi, dan diskriminasi termasuk harapan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilih presiden dan wakil presiden.
“Kami berharap keberhasilan Pileg bisa diwujudkan dalam Pilpres 9 Juli nanti. Suasana daerah kiranya tetap tenang dan partisipasi masyarakat kiranya lebih besar lagi sehingga demokrasi yang akan kita laksanakan benar benar demokrasi yang lebih masif dan melahirkan pemimpin yang sesuai harapan rakyat,” katanya.
Penulis : Christina Kartikawati
 |
 |
Webmail
