• English
  • Bahasa Indonesia

Ahli Pelapor: Sipol Tak Bisa Deteksi Validitas Dokumen

10 Nopember 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bambang Eka Cahya Widodo, saksi ahli yang dihadirkan Partai Idaman, Partai Bhineka, dan Partai Rakyat dalam sidang penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilu menuturkan bahwa Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) memiliki banyak titik lemah. Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadikan Sipol sebagai penentu apakah sebuah partai yang mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2019 dapat lanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak, dinilai tidak tepat.

"Cara yang terbaik bagi KPU saat ini adalah menggunakan Sipol sebagai pendukung, bukan alat pemutus yang utama," kata Bambang saat memberikan keterangan ahli, Jumat (10/11/17).

Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengungkapkan tahapan verifikasi partai politik baik administrasi maupun faktual merupakan tantangan tersendiri bagi penyelenggara dan pengawas karena melibatkan banyak dokumen dan prosesnya yang tak sederhana. Karena itu, sambungnya, penggunaan Sipol adalah sesuatu yang wajar bahkan dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan variabel dokumen dengan jumlah banyak tersebut.

Hanya saja, menurutnya Sipol tidak dapat ditempatkan menjadi prasyarat penentu calon peserta Pemilu 2019 dapat lanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak. Sipol hanya dapat diperlakukan sebagai alat pendukung. Sebab persoalannya Sipol mengandung kelemahan seperti banyak dokumen yang diunggah namun kosong maupun dokumen palsu.

"Dalam posisi ini, riskan menyatakan sebuah partai lolos untuk verifikasi selanjutnya sementara proses pemeriksaan dokumen yang diupload dalam Sipol belum selesai. Baru memerika kelengkapan dokumen, belum periksa keabsahan dokumen. Ini jadi masalah ketika kemudian dinyatakan dokumen lengkap tapi isinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, Sipol menghadapi masalah soal keandalan karena tidak bisa bedakan mana dokumen palsu, dan mana yang memang dibutuhkan untuk ambil keputusan," paparnya. Menurut Ketua Bawaslu periode 2011-2012 ini, karena kondisi outputnya yang tidak dapat diandalkan, maka kemungkinan besar keputusan yang diambil menjadi salah.

Terlebih lagi, sambungnya, antara verifikasi administrasi dan faktual bukanlah dua hal yang bisa dipisahkan secara tegas dalam artian sebuah partai harus lolos tahap pendaftaran dulu baru dilakukan verifikasi faktual. "Karena kebenaran dalam administrasi, harus dibuktikan. Itu harus jadi satu rangkaian proses, sehingga tidak bisa diambil keputusan lolos tidaknya, sementara belum dilakukan verifikasi," imbuhnya.

Dalam keterangannya Bambang juga mempertanyakan mengenai informasi berubahnya data setelah akses Sipol ditutup. Menurutnya KPU mesti menjelaskan mengapa data tersebut dapat berubah. "Karena kalau semua bisa berubah, integritas dari data itu jadi persoalan. Ini baru pendaftaran, yang dikawatirkan nanti, ada si si lain, ada Situng, Sidalih, dan lainnya. KPU harus investasi integritas pemilu disini dan perubahan-perubahan itu tidak boleh dianggap sepele," tandasnya.

Sementara itu ahli yang diajukan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia pimpinan Hendropriyono, Andi M Asrun mengungkapkan Sipol juga lemah dari sisi hukum. Menurutnya undang-undang tidak mengatur bahwa Sipol dijadikan prasyarat utama dalam menentukan sebuah partai calon peserta pemilu yang mendaftar dapat berlanjut pada tahapan verifikasi administrasi ataukah tidak.

"Norma yang diatur dalam PKPU tidak boleh lampaui dari norma yang diatur uu. Hanya bisa jelaskan secara teknis atau rinci dari uu. Apabila PKPU lampaui norma yang diatur uu, bisa dikatakan bahwa PKPU itu bertentangan dengan peraturan diatasnya dan bisa dimintakan pembatalan. Kalau proses ini dilanjutkan, tindak kesewenang-wenanangan," kata Andi.

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami