• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Desak Bupati Parigi Moutong Segera Lakukan Penandatanganan NPHD

18 Oktober 2017

Parigi Moutong, Badan Pengawas Pemilu -Menyoal anggaran di Kabupaten Parigi Moutong, sampai hari ini belum dilakukan penandatanganan NPHD, sementara proses penyiapan tahapan pelaksanaan Pilkada sudah berjalan.

"Tentu ini akan menjadi kendala bagi pengawas pemilu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan, terutama penyiapan jajaran di tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan TPS. Dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang harus dilakukan oleh pengawas Pemilu," ungkap Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, Rabu (18/10).

Ke depan jelasnya, pengawas pemilu menghadapi hal yang tak mudah dalam mengawasi pelaksanaan pemilu karena ini beririsan dengan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati. Saya kira tugas ini akan semakin berat untuk dilaksanakan.

Sekarang sudah memasuki tahapan pendaftaran partai politik, dimana baru saja menyelesaikan tugas penting parpolnya itu memenuhi syarat yang ditetapkan UU untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu. Sampai hari H tercatat 27 parpol yang sudah mendaftar di KPU RI, 15 partai baru, 12 partai lama. Setelah ini kita akan memasuki verifikasi administrasi dan verfikasi faktual. Untuk memastikan keterpenuhan syarat terutama di tingkat provinsi/kabupaten/kota harus dipastikan adalah keterpengurusan di tingkat kabupaten/kota apakah keterpengurusan yang dimasukkan dalam dokumen itu orangnya ada atau tidak dan kantornya ada atau tidak. Sehingga ketika dilakukan proses surat menyurat sulit kita mendapatkan. Kepastian kantor, kepengurusan berkaitan dengan keanggotaan, bukanlah tugas yang ringan, dan bersamaan juga ada proses pemutakhiran daftar pemilih. SDM yang harus disiapkan adalah SDM yang handal dan anggaran yang dibutuhkan harus betul-betul tersedia.

"Bawaslu berharap Bupati yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten III Bupati kiranya dalam waktu yang tak terlalu lama proses penandatanganan NPHD ini bisa dilakukan," harapnya.

Penulis/Foto : Christina Kartika
Editor : Haryo

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami