• English
  • Bahasa Indonesia

KPK Akan Dampingi Bawaslu Bangun Pesta Demokrasi Minim Transaksional

10 Oktober 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersinergi dalam rangka menekan terjadinya praktik pelanggaran pemilu terkait mahar politik, politik uang, dan dana kampanye menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"Kami selaku penyelenggara pemilu akan mengawasi dua pemilu, yaitu Pilkada Serentak 2018 yang akan dilakukan di 171 daerah dan juga bersamaan dengan tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan bahwa tentunya Bawaslu dengan KPK sepaham apa yang bisa dilakukan bersama," kata Ketua Bawaslu Abhan saat konferensi pers di gedung merah putih KPK, Kuningan Mulia Jakarta Selatan, Selasa, (10/10).

Dalam pertemuan itu, Abhan menyatakan bahwa KPK dan Bawaslu telah menemukan kesepahaman dalam menghadapi tahun politik ke depan. Menurutnya, lembaga pengawas pemilu itu memiliki peran yang hampir serupa dengan KPK, terkait dengan pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Oleh sebab itu, dia menekankan ada perhatian serius dalam pesta demokrasi kali ini mengenai politik transaksional.

Upaya Bawaslu ini terkait banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh KPK. Menurut Abhan KPK beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. "Tentu kepala daerah itu sebelumnya melalui proses pemilu. Maka Bawaslu punya peran, agar kepala daerah adalah orang yang punya integritas,"ucapnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, dalam kerjasama ini KPK hanya akan terlibat dalam kegiatan pencegahan korupsi. Sebab, berdasarkan undang-undang, kewenangan KPK dibatasi hanya melakukan penindakan kepada penyelenggara negara dan yang ada kaitan dengan kerugian negara.

Meski demikian, menurut Saut, tidak menutup kemungkinan KPK akan menindaklanjuti laporan Bawaslu apabila ada unsur penyelenggara negara dalam politik uang menjelang Pilkada.

Dia menekankan dengan adanya sinergitas antara KPK dan Bawaslu, ke depannya bisa menghilangkan politik transaksional sesuai dengan kewenangan dari Bawaslu.

"Fungsi Bawaslu di mana di dalamnya ada unsur pencegahan, penindakan bahkan ada kaitan dengan apa yang disebut Sentra Gakkumdu. Disitu akan dibahas bagaimana penindakan bisa dilakukan" kata Saut.

"Ke depan, akan ada satu pengawas di TPS ini cukup baik jika bisa dikapitalisasi", ujarnya.

Lebih dari itu, lanjutnya, KPK sebenarnya dua tahun terakhir ini telah melakukan penelitian pada dua Pilkada Serentak. "Kesimpulan kami bahwa memang sulit sekali kita untuk bisa lepas dari jeratan transaksional ini tetapi kita harus mengubah itu", ujarnya.

"Kita akan dampingi, kami hadir di tengah-tengah Bawaslu untuk membangun pesta demokrasi minim transaksional," tegas Saut.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa salah satu poin penting pertemuan dengan KPK terkait dengan konteks pencegahan agar tidak terjadi praktik politik transaksional pada Pilkada maupun Pemilu.

"Sekaligus mengurangi potensi politik biaya tinggi karena politik biaya tinggi yang biasanya muaranya dari mahar politik ini bisa memicu praktik korupsi. Dari kajian kami, daerah biasanya banyak terjadi praktik politik uang rawan dari sisi indeks kerawanan pemilu," terang Afif.

Penulis: Ali Imron
Photo: Nurisman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami