• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Akan Persulit Penghilangan Hak Konstitusional

9 Oktober 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menegaskan salah satu prinsip yang menjadi dasar Bawaslu bekerja adalah setiap orang harus dimudahkan untuk memperoleh hak konstitusionalnya dan tiap orang harus dipersulit untuk kehilangan hak konstitusionalnya. Prinsip tersebut, dijalankan termasuk dalam proses pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.

"Cara bekerja kami, didasarkan pada pengaturan yang ada di UU. Karena UU 7/2017 sebagai payung utama dalam pelaks pemilu 2019, sehinga peraturan teknis baik yang diatur Peraturan KPU maupun Peraturan Bawaslu tidak boleh simpangi dari itu, apalagi membuat norma baru. Karena hanya terjemahkan konsep-konsep umum menjadi konsep teknis dalam pelaksanaan Pemilu 2019," kata Dewi saat memberi paparan dalam Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017)

Terkait surat Bawaslu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyangkut penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), ia menjelaskan Bawaslu tidak dalam posisi menolak perkembangan penggunaan teknologi dalam kegiatan kepemiluan. "Tapi sejatinya semua itu haruslah dalam posisi memudahkan partai dalam melakukan proses pendaftaran dan tidak sedikit pun dalam posisi yang merasa diberi kesulitan dan berdampak pada penghilangan hak konstitusional. Beberapa surat yang kami layangkan ke KPU, semua dalam hal tersebut," ujarnya.

Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, sejumlah parpol menyampaikan sejumlah kendala dalam proses pendaftaran melalui SIPOL. Baik mengenai kesiapan teknologi dari KPU, kendala teknis, maupun adanya daerah-daerah yang tidak dapat diinput melalui SIPOL. Menurut Dewi, masukan dari parpol ini selanjutnya akan dikomunikasikan dengan KPU.

Terlepas dari persoalan pendaftaran, Dewi berharap pada 2019 baik penyelenggara, calon peserta pemilu, dan masyarakat pemilih berada dalam satu pusaran yang sama untuk menciptakan suasana tertib. Ia pun berharap tiap tahapan nantinya ada komunikasi intensif yang terbangun antara Bawaslu dengan parpol. "Kami tidak berharap akan berujung pada penaganan pelanggaran maupun sengketa. Itu jalan terakhir yang akan ditempuh," Dewi menambahkan.

Penulis/Foto : Haryo/Nurisman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami