• English
  • Bahasa Indonesia

Ini Upaya Bawaslu Cegah Pelanggaran dan Sengketa Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2019

9 Oktober 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya guna mencegah potensi masalah yang dapat muncul dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019. Bawaslu telah mengirimkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menyampaikan sejumlah instruksi terhadap jajaran pengawas di daerah.

"Belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, antisipasi adanya sengketa. Jadi oritentasi dari apa yang sudah kami lakukan selama ini, termasuk hari ini, adalah orientasi pencegahan," kata Afif saat memberi paparan dalam Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Kegiatan yang mengundang 73 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini turut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Abhan, Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3) Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Bagian Sosialisasi Feizal Rachman, Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga Hengky Pramono, pejabat struktural lainnya dan jajaran staf Bawaslu.

Dalam surat Bawaslu Nomor 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017, tertanggal 29 September 2017, Afif mengatakan Bawaslu meminta KPU agar Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual parpol peserta pemilu tahun 2019. "Meminta SIPOL ini tidak jadi satu-satunya jalan. Karena pertama kalau kita bandingkan dengan SIDALIH, catutan di undang-undangnya jelas. Nah SIPOL ini tidak langsung ada (di UU), dan langsung jadi prasyarat wajib," imbuhnya. Bawaslu, tambah Afif, juga menyarankan KPU agar menuangkan hasil penelitian administrasi kedalam Berita Acara (BA).

"Jangan sampai prosedur teknis prinsipnya menyulitkan. Kita inginnya memudahkan peserta pemilu atau pemilih dalam gunakan hak pilihnya, tentu dengan tidamelanggar ketentuan perundangan yang sudah ada," ujarnya.

Selain kepada KPU, upaya pencegahan juga diarahkan kepada partai politik. Melalui surat Bawaslu Nomor 0891/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tertanggal 29 September 2017, Bawaslu mengingatkan kepada parpol untuk mendapatkan tanda terima penyerahan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dari KPU. "Mendapatkan salinan BA hasil penelitian administrasi, memperhatikan batas waktu dan jadwal pendaftaran, dan melaporkan dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan penelitian administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2019," kata Afif.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu ini meminta seluruh jajaran Bawaslu mengawasi proses Pendaftaran dan verifikasi Parpol secara maksimal. Bawaslu menurutnya telah menyiapkan form dan alat kerja dan telah dikirimkan ke ke Bawaslu Prov/Kab/Kota.

Ia menambahkan, dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2019 ini Bawaslu juga telah menginstruksikan kepada jajaran Pengawas Pemilu untuk berkoordinasi dengan KPU Provinsi atau KIP Kabupaten/Kota. Selain itu juga untuk melakukan supervisi kepada jajaran Pengawas Pemilu di bawahnya, menyusun peta kerawanan di wilayahnya masing-masing, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berjenjang kepada Bawaslu.

Penulis/foto: haryo/nurisman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami