• English
  • Bahasa Indonesia

Parpol Diingatkan Validitas Dokumen Syarat Pendaftaran

9 Oktober 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu- Mengundang seluruh partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 di Jakarta, Senin (9/10/2017). Pada tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, Ketua Bawaslu, Abhan mewanti-wanti seluruh parpol agar cermat dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Untuk benar-benar siapkan segala sesuatunya secara cermat, terutama dalam kegiatan (pendaftaran) yang saat ini berlangsung. Agar benar-benar update data-data yang dimiliki dalam proses verifikasi, sehingga tidak ada lagi data-data fiktif yang berujung tidak lolosnya partai," kata Abhan saat membuka Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochamad Afifuddin, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu (TP3), Bernad Dermawan Sutrisno, Kepala Bagian Sosialisasi Feizal Rachman, Kepala Bagian Humas dan Antar Lembaga, pejabat struktural lainnya dan jajaran staf Bawaslu.

Abhan mengungkapkan, Bawaslu siap untuk melakukan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Ia berharap tahapan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak ada sengketa yang masuk ke Bawaslu. Walaupun, sambungnya, apabila ternyata terdapat sengketa maka Bawaslu siap untuk merespon dan menangani sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ayat berikutnya mengatur bahwa partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Masih dalam undang-undang tersebut, partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap.

Penulis/foto: haryo/nurisman

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami