• English
  • Bahasa Indonesia
  • Perkecil
  • Normal
  • Perbesar

UU Pemilu Memperkuat Kewenangan Bawaslu

11 September 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan penguatan kepada Bawaslu khususnya dalam penyelesaian sengketa.

Bawaslu, lanjut Bagja, telah diberikan penguatan dalam penyelesaian sengketa dan penindakan pelanggaran oleh Komisi II DPR lalu kemudian disetujui pemerintah dan dituangkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Menurut Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa tersebut, dengan penguatan yang ada, Bawaslu bisa disebut sebagai lembaga setengah peradilan.

"Dengan penguatan yang diberikan kepada Bawaslu, seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai ke tingkat paling bawah harus dapat mewujudkan penguatan dalam hal penyelesaian sengketa pemilihan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Bagja dalam Rapat Pembahasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perumusan Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di Jakarta, Senin (11/9).

Bagja mengingatkan kepada seluruh Komisioner Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota untuk memahami segala hal tentang kewenangan Bawaslu, termasuk dengan penyelesaian sengketa. "Semakin paham jajaran pengawas dalam menyelesaikan sengketa, maka semakin mudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada," tegasnya.

Sementara Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengungkapkan, ke depan Bawaslu harus lebih diperkuat, khususnya mengenai penyelesaian sengketa. Menurut dia hukum acara dan penyelesaian sengketa ini sebenarnya merupakan "ruh" Bawaslu.

"Bawaslu semestinya meminta pendapat atau saran kepada Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian perkara sengketa dan hukum acaranya. Dengan demikian, ke depan semua sisi putusan Bawaslu bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan undang-undang yang ada," jelasnya.

Selanjutnya, kata Yandri, Bawaslu harus membuat simulasi untuk penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Menurut Yandri simulasi ini sangat diperlukan agar dapat memberikan pedoman dan panutan untuk jajaran pengawas di daerah agar tidak menggunakan penafsiran yang berbeda pada saat menangani dan memutus sebuah sengketa.

Penulis/Foto: Irwan

Editor : Pratiwi

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami