• English
  • Bahasa Indonesia

Unjuk Rasa Masyarakat Kepulauan Yapen dan Tolikara ke Bawaslu

5 September 2017

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Sekitar 50 orang masyarakat dan tokoh adat dari Kabupaten Kepulauan Yapen berunjuk rasa di depan Kantor Bawaslu, Jl. MH Thamrin No. 14 Jakarta Pusat, Selasa (5/9). Unjuk rasa ini dipimpin Absalom Maniani dan Budi May dengan tuntutan meminta Mahkamah Konstitusi (MK) meninjau kembali putusan pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen 2017 dan mengusut tuntas dugaan pelanggaran oleh pasangan bupati dan wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Yapen periode 2010-2015 dan Pilkada 2017-2022.

"Kami ingin bupati di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah bupati yang diperoleh dari Pilkada yang jujur, bertanggung jawab, dan bermartabat sehingga bupati dan wakil bupati di Kepulauan Yapen adalah bupati yang jujur dan bertanggung jawab untuk seluruh masyarakat," jelas Mesakh Karebo yang merupakan perwakilan adat suku Abali.

Selanjutnya Beny yang merupakan perwakilan pemuda adat suku Yamamuna meminta Bawaslu segera meninjau amar putusan MK pada tanggal 31 Agustus 2017 yangmana menolak pemohon dan menerima pihak terkait.

Setelah melakukan orasinya, kemudian perwakilan dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari Samir sebagai Ketua Rombongan dan perwakilan masyarakat adat suku Kusami, Yonas dari perwakilan suku Kaitimu, Mesakh Karebo, Benyamin Wenu perwakilan adat suku Yawanua, serta Kepala Suku Kepulauan Yapen diterima oleh Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.

Dalam pertemuan tersebut Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan bahwa saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kepulauan Yapen, Bawaslu mengirimkan 10 orang untuk mencakup lebih banyak daerah yang diawasi dan Bawaslu Pusat membantu Bawaslu Provinsi menindaklanjuti serta menerima laporan. Laporan-laporan tersebut dikumpulkan juga oleh Bawaslu Provinsi.

"Dari 42 laporan yang masuk misalnya, sekarang sudah ada sembilan laporan yang sudah diproses pidanakan. Itu bagian dari pengawasan kami dalam PSU di Yapen. Ada pidana yang telah diproses tetapi ada juga proses di MK yang sudah dilakukan," tuturnya.

Fritz menjelaskan pula bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugasnya sesuai kewenangannya. Bawaslu berkewajiban mengawasi pelaksanaan Pemilu, melatih pengawas, membentuk Bawaslu Provinsi, dan juga ada Panwas Kabupaten. Kewenangan yang Bawaslu miliki adalah mengawasi pelanggaran dan melaporkan terhadap lembaga terkait dalam hal ini adalah MK.

"Setiap pelanggaran kami proses, baik ke Sentra Gakkumdu, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran etika. Pelanggaran etika untuk kabupaten/kota sudah diselesaikan DKPP. Bawaslu akan mengkaji lagi bagaimana respon Bawaslu terhadap putusan MK. Sebagai lembaga hukum, Bawaslu harus menghormati keputusan dari lembaga peradilan. Karena itulah yang menyatukan sistem kita bersama-sama," jelas Fritz.

Terkait rekomendasi yang dituntut oleh massa, Fritz mengatakan akan dikaji bersama Anggota Bawaslu lainnya karena Bawaslu adalah kolektif kolegial yangmana keputusan tidak bisa diputuskan sendiri.

"Saya akan sampaikan bahwa ada aspirasi dari masyarakat Yapen dari Kepala Suku mengenai pelanggaran yang telah terjadi, termasuk video yang ada di youtube. Saya rasa itu harus menjadi perhatian kita bersama bahwa mengawasi Pemilu itu tugas kita bersama, dan partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan bapak sekalian adalah bagian dari fungsi pengawasan partisipatif yang harus kita hormati," jelas Fritz.

Selain unjuk rasa dari masyarakat Kepulauan Yapen juga terjadi unjuk rasa oleh Barisan Merah Putih Republik Indonesia-Papua di Bawaslu sebanyak 100 orang dipimpin Isak Giay dengan tuntutan meminta Bawaslu RI segera mengklarifikasi perkara PHPU Kabupaten Tolikara sesuai fakta-fakta hukum di lapangan berdasarkan syarat materil dan formil dengan memperhatikan amar putusan Mahkamah Konstitusi.

Penulis/Foto: Christina Kartikawati
Editor : Pratiwi

Informasi Publik

Regulasi

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami