• English
  • Bahasa Indonesia

Bawaslu Gelar Raker Penguatan Kapasitas Perencanaan dan Anggaran

20 Juli 2017
Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar   Rapat   Kerja   (Raker)   Penguatan   Kapasitas   Perencanaan   dan   Anggaran   di Lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi di Bogor, Kamis (20/7).Raker   ini   dihadiri  Anggota   Bawaslu   RI Rahmat   Bagja   dan   mengundang   narasumber   dari Direktorat  Sistem Prosedur Pendanaan dan  Pembangunan   Kementerian Bappenas,  Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas, serta melibatkan seluruh Kasubbag Administrasi dan Staf Pe gelola RKA K/L Bawaslu Provinsi se-Indonesia sebagai peserta.

Pada saat pembukaan Raker, Anggota Bawaslu RI yang juga merangkap selaku Wakil Ketua Koordinator Divisi (Kordiv) SDM dan Organisasi Rahmat Bagja menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman  tentang penyusunan dokumen perencanaan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi.

Selain   itu,   lanjut   Bagja,   tujuan kegiatan ini untuk   meningkatkan   kemampuan   individual   staf   di   Sekretariat lembaga   Bawaslu   RI   dan   Bawaslu   Provinsi   dalam   memahami   mekanisme   penyusunan anggaran dan revisi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian mampu menyempurnakan   program anggaran dan kegiatan   yang   telah disusun secara lebih jelas. Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance, terutama dalam penyusunan anggaran di lembaga Bawaslu khususnya di Bawaslu provinsi.

Bagja  juga mengharapkan, peserta  yang  hadir   dapat memiliki   pemahaman   konseptual dan kemampuan implikatif   yang   mencukupi untuk menerapkan konsep dalam perencanaan dan penyusunan anggaran dalam beragam instrumen nantinya di provinsi masing-masing.

“Saya harapkan terdapat kesinambungan  pengetahuan tentang perencanaan dan   anggaran ke depannya karena nanti di hampir semua Bawaslu Provinsi komandannya akan berubah, tapi pola yang disusun dari Bawaslu RI tetap dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada,” kata Bagja.

Selain itu menurut Bagja, pemahaman yang semakin baik dalam penyusunan perencanaan dan anggaran dapat mewujudkan kelancaran sinergi kelembagaan Bawaslu. Perencanaan   dan   pengganggaran harus dilakukan secara simultan karena mau tidak mau tahapan yang dihadapi nanti juga simultan. Pertama tahapan Pileg dan   Pilpres yang dimulai pada akhir Tahun  2017 dan Pilkada 2018.

Prinsip yang dipegang oleh Bawaslu,  menurut Bagja yaitu bagaimana   penganggaran yang efektif, efisien dan   tepat sasaran. Dalam menyusun anggaran juga harus cermat dan memperhatikan kegiatan prioritas sehingga meminimalisir revisi anggaran pada tahun berjalan. Selain itu, Bawaslu provinsi   diwajibkan berkonsultasi dengan divisi dan biro terkait agar kegiatan Bawaslu provinsi dapat bersinergi dengan Bawaslu RI.

Pada kesempatan ini juga, Rahmat   Bagja mengimbau kepada Bawaslu   provinsi untuk memperhatikan Bawaslu kabupaten/kota yang akan permanen. "Intinya, dari pusat sampai ke tingkat   kabupaten/kota bahkan ke tingkat desa   harus saling bersinergi dalam tugas pengawasan,” tutup Bagja.

Penulis/Foto: Irwan

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami