• English
  • Bahasa Indonesia

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si

3 Juli 2017

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si -Divisi Pengawasan & Sosialisasi


Dibesarkan di keluarga santri kampung, Desa Pejangkungan, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Orang tua pedagang barang-barang kelontong dan petani. Satu-satunya anak laki-laki dari empat bersaudara. Mengenyam pendidikan dasar (SD Negeri) dan juga madrasah ibtidaiyyah (MI), karena saat itu SD masuk kelas pagi dan MI masuk kelas siang/sore.

Setamat SD kemudian belajar di MTs Negeri Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, sekaligusmondokdi PesantrenNahrul Ulum, sebuah pesantren kecil. Setelah 3 tahun di pesantren, memutuskan untuk ikut program Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), pendidikan program khusus setingkat SMA yang berorientasi untuk mendidik siswa-siswa dengan materi pelajaran agama lebih banyak.

Setamat MAK (1998), mengikuti program lanjutan "beasiswa’ dari Departemen Agama untuk konsentrasi Ilmu Tafsir Hadis di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (saat itu masih bernama IAIN/Institut Agama Islam Negeri).

Di UIN inilah Afifuddin benar-benar mengalami tempaan hidup. UIN merupakan "kawah candradimuka" bagi banyak mahasiswanya. Mulai mengenal organisasi ekstrakampus dengan bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi yang secara kultural banyak diikuti oleh anak-anak muda NU. Di organisasi ini sempat menjadi Ketua Komisariat di UIN, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) dan Bendahara Umum PB PMII.

Ciputat saat itu menjadi kampus yang sangat dinamis dengan kajian-kajian dan pemikiran. Iklim diskusi tumbuh meriah di banyak sudut kampus. Perjumpaan dan pergulatan pemikian agama semakin menemukan oasenya di sini. Aktif melakukan kajian isu keislaman dan juga kontemporer bersama kawan-kawan di Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) dan Piramida Circle, dua di antara banyaknya lembaga kajian legendaris di sekitar UIN. Pada tahun 1999 sempat magang beberapa bulan di majalah mingguan Gatra.

Pergaulan organisasi mengantarkan Afifuddin menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah periode 2000-2001. Proses menjadi Presiden BEM UIN ini sangat berkesan dalam hidup karena saat itu sistemstudent governmentyang diterapkan sudah seperti sistem negara, di mana ada penyelenggara pemilu, ada partai kampus, lembaga eksekutif kampus (BEM), DPR kampus (DPMU), dan juga MPR kampus (KMU).

Setamat S1 UIN, kemudian "mengabdi" sebagairesearch associatedi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM UIN), salah satu lembaga nonstruktural di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebagai salah satu anggota jaringan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), sebagian aktivitas PPSDM berkaitan dengan isu pemilu dan menjadi salah seorang yang dipercaya untuk mewakili PPSDM dalam kegiatan JPPR. Pada 2005-2007 mengambil kuliah di konsentrasi Komunikasi Politik, Jurusan Ilmu Politik, FISIP UI. Setamat S2 di UI yang masih aktif di PPSDM UIN dan mulai terlibat di Seknas JPPR. Sampai akhirnya pada 2009-2011 menjadi Manajer Riset di JPPR.

Pada tahun 2011 inilah JPPR mulai fokus melakukan advokasi hak penyandang disabilitas dalam pemilu dalam programGenerel Election for Disability Access(AGENDA) dan menjadi program manajer di program tersebut. Tahun 2013-2015 diberi mandat menjadi Kornas JPPR dan selanjutnya, periode 2015-2017 menjadi salah satu anggota Dewan Pengarah JPPR.

Pascalengsersebagai Koordinator Nasional JPPR periode 2013-2015, mengajar di jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mengampu mata kuliah Pemilu Indonesia, Komunikasi Politik, dan Pengantar Ilmu Politik. Di Jurusan Ilmu Politik juga dipercaya sebagai Ketua Laboratorium Ilmu Politik. Sebagian besar aktivitas masih seputar dunia kepemiluan, karena saat ini masih mengemban amanah sebagai representasi "rumpun perguruan tinggi" di JPPR sebagai Dewan Pengarah (Steering Group). Selain itu juga masih aktif sebagai salah satuBoard of DirectorANFREL (Asian Network for Free Elections), lembaga pemantau Asia yang berkantor di Bangkok. Dua tahun terakhir ini masih aktif di JPPR dan juga kepengurusan PP Gerakan Pemuda Ansor, organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU).

Terlibat dalam masalah kepemiluan sejak tahun 1999, saat mahasiswa S1 semester 3 di UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat. Menjelang pemilu tahun 1999, di Indonesia sedang marak gerakan pendidikan pemilih dan pemantauan pemilu yang dilakukan oleh banyak lembaga. Sejumlah aktivitas tersebut merupakan bagian dari usaha untuk mengawal proses pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru. Saat itu, pelaksanaan Pemilu 1999 dibayangi dengan potensi kekerasan dan ketidakstabilan nasional.

Sebagai aktivis organisasi kemahasiswaan, terlibat pertama kali dalam kegiatan sosialisasi pemilu dan pemantauan di TPS bersama teman-teman yang tergabung dalam Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR). Di sinilah perjumpaan sekaligus pergulatan awal dengan dinamika pemilu. Aktif menjadi pemantau TPS di lingkungan sekitar kampus saat itu. Pemilu jujur dan adil ketika masa Orde Baru ibarat isapan jempol belaka. Oleh karenanya di era reformasi saat itu, keinginan mewujudkan pemilu jujur dan adil begitu kuat dari semua pihak.

Tujuannya tentu sama, yaitu ingin mengawal proses pemilu berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kehadiran pemantau di TPS bisa menjadi salah satu cara untuk memunculkan "psikologi ketakutan" melakukan kecurangan bagi siapapun yang ingin melakukannya, baik peserta pemilu/tim sukses, penyelenggara pemilu, maupun pemilih. Setelah Pemilu 1999 berlangsung, menjelang Pemilu 2004 dan pilkada langsung pertama pada tahun 2005, geliat program-program pendidikan pemilih dan pemantauan masih sangat meriah.

Merasa beruntung bisa terlibat dalam sejumlah aktivitas tersebut dan mempunyai pengalaman dalam mengawal proses demokrasi prosedural berlangsung. Aktivitas di dunia kepemiluan berlanjut sampai menjadi salah satu manajer di Sekretariat Nasional JPPR (2009), menjadi Koordinator Nasional (2013-2015), dan sekarang menjadi salah satu Dewan Pengarah (2015-2017).

Saat menjadi Kornas JPPR, Afifuddin mempunyai kesempatan mengikuti sejumlah pemantauan pemilu di luar negeri seperti di Timor Leste, Thailand, Nepal, dan Afghanistan bersamaAsian Network for Free Elections(ANFREL), sebuah jaringan pemantau pemilu Asia yang berpusat di Bangkok. Sejak 2014 dipercaya sebagai salah satuBoard of DirectorANFREL. Aktivitas lain terkait kepemiluan yang dilakukan sejak tahun 2011 adalah melakukan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu. Sebagai representasi JPPR bergabung dalam koalisiGeneral Election Network for Disability Access(AGENDA) yang berisikan jaringan koalisi antara pemantau pemilu (JPPR), organisasi penyandang disabilitas (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia/PPDI), danInternational Foundation for Electoral Systems(IFES Indonesia). Koalisi ini fokus melakukan advokasi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilu di kawasan ASEAN. Bersama koalisi ini berkesempatan memantau pelaksanaan sejumlah pilkada di Indonesia dan juga memantau pemilu akses di sejumlah negara seperti di Filipina, Kamboja, Malaysia, Thailand, Mongolia, Timor Leste, dan Myanmar.

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami