• English
  • Bahasa Indonesia

PEREKRUTAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MASA JABATAN 2017-2022

25 Juli 2017

PENGUMUMAN

NOMOR: 0717/BAWASLU/SJ/KP.01.00/VII/2017

TENTANG

PEREKRUTAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

MASA JABATAN 2017-2022

Sesuai dengan amanat Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahan 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri menyatakan bahwa Anggota Bawaslu Provinsi ditetapkan dengan keputusan Bawaslu. Adapun Bawaslu provinsi yang akan habis masa tugasnya pada tanggal 20 September 2017 adalah sebagai berikut:

1.

Bawaslu Provinsi Riau

14.

Bawaslu Provinsi N.T.B

2.

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

15.

Bawaslu Provinsi N.T.T

3.

Bawaslu Provinsi Jambi

16.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

4.

Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

17.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

5.

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan

18.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

6.

Bawaslu Provinsi Lampung

19.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara

7.

Bawaslu Provinsi Bengkulu

20.

Bawaslu Provinsi Gorontalo

8.

Bawaslu Provinsi Kep. Babel

21.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat

9.

Bawaslu Provinsi Banten

22.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

10.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

23.

Bawaslu Provinsi Maluku

11.

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

24.

Bawaslu Provinsi Maluku Utara

12.

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

25.

Bawaslu Provinsi Papua Barat

13.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya, bagi Saudara/i yang mempunyai pemahaman dalam bidang kepemiluan dan pengawasan pemilu atau pengalaman menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, netralitas, dan profesionalitas, kiranya dapat mempersiapkan diri untuk mendaftar sebagai calon Anggota Bawaslu Provinsi sesuai dengan jadwal dan ketentuan dalam Lampiran Pengumuman ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website Bawaslu RI : www.bawaslu.go.id dan website Bawaslu Provinsi.

Jakarta, 17 Juli 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO


JADWAL PELAKSANAAN

PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

MASA JABATAN 2017-2022

NO

TAHAPAN KEGIATAN

JADWAL PELAKSANAAN

1

Pengumuman Pendaftaran

17 s.d 23 Juli 2017

2

Penerimaan Berkas Administrasi Pendaftaran

24 s.d 30 Juli 2017

3

Perbaikan Berkas Persyaratan Pendaftaran

31 Juli s.d 2 Agustus 2017

4

Pemeriksaan Keabsahan dan Legalitas Berkas

31 Juli s.d 4 Agustus 2017

5

Pengumuman Hasil Penelitian/Seleksi Berkas Administrasi

5 Agustus 2017

6

Tanggapan Masyarakat

5 s.d 9 Agustus 2017

7

Pelaksanaan Tes Tertulis

9 Agustus 2017

8

Tes Kesehatan I dan Tes Psikologi

10 s.d 11 Agustus 2017

9

Pengumuman Hasil Tes Tertulis, Tes Kesehatan I dan Tes Psikologi I

15 Agustus 2017

10

Pelaksanaan Tes Kesehatan II dan Tes Psikologi II

16 dan 18 Agustus 2017

11

Pelaksanaan Tes Wawancara

21 s.d 22 Agustus 2017

12

Pengumuman Hasil Tes Kesehatan II, Tes Psikologi II dan Tes Wawancara

24 Agustus 2017

13

Penyampaian Nama Calon Anggota Bawaslu Provinsi Ke Bawaslu RI

24 Agustus 2017

14

Uji Kelayakan dan Kepatutan Oleh Bawaslu RI

4 s.d 13 September 2017

15

Pengumuman Anggota Bawaslu Provinsi Terpilih

15 September 2017

16

Pelantikan Bawaslu Provinsi

20 September 2017

Jakarta, 17 Juli 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO


KETENTUAN PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

MASA JABATAN 2017-2022

Ketentuan pendaftaran Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan:

  1. Warga negara Indonesia;
  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
  6. Berpendidikan paling rendah S-1;
  7. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK);
  8. Mampu secara jasmani dan rohani.
  9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  12. Bersedia bekerja penuh waktu;
  13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi, dengan dilampiri:

  1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku;
  2. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
  4. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa;
  7. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik paling lambat 5 tahun sebelum pendaftaran;
  8. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
  9. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Tim kampanye yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan pemilu lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  11. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
  12. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
  13. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  14. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

o. Makalah personal (essay).

3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi atau melalui laman www.bawaslu.go.id.

5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi.

6. Berkas adminstrasi pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy.

7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Jakarta, 17 Juli 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO


KETENTUAN PENDAFTARAN

CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI

MASA JABATAN 2017-2022

Ketentuan pendaftaran Calon Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Masa Jabatan 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan:

  1. Warga negara Indonesia;
  2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
  3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan pengawasan Pemilu;
  6. Berpendidikan paling rendah S-1;
  7. Berdomisili di wilayah Provinsi yang bersangkutan, dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK);
  8. Mampu secara jasmani dan rohani.
  9. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
  11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  12. Bersedia bekerja penuh waktu;
  13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan

n. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

2. Mengajukan surat pendaftaran yang ditunjukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Provinsi, dengan dilampiri:

  1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga(KK) yang masih berlaku;
  2. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang sudah disahkan/dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar;
  4. Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  5. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan jiwa;
  7. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik paling lambat 5 tahun sebelum pendaftaran;
  8. Surat pernyataan telah mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah bagi calon yang sedang menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
  9. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bersangkutan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  10. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Tim kampanye yang berkaitan dengan pemberian dukungan kepada calon Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan pemilu lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftarkan diri;
  11. Surat Keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir bagi yang pernah menjadi anggota partai politik;
  12. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu;
  13. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
  14. Surat pernyataan tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.

o. Makalah personal (essay).

3. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.

4. Formulir berkas administrasi calon Anggota Bawaslu Provinsi dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh di Sekretariat Tim Seleksi calon anggota Bawaslu Provinsi atau melalui laman www.bawaslu.go.id.

5. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi.

6. Berkas adminstrasi pendaftaran dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) foto copy.

7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Jakarta, 17 Juli 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

GUNAWAN SUSWANTORO


Silahkan Unduh Lampiran Form di 
https://drive.google.com/open?id=0B68QQTaEo_HDR2d3UEs3YmhvMVk

Informasi Publik

Regulasi

Whistleblowing System

Link Bawaslu Provinsi

Agenda Bawaslu

Bawaslu Live Stream

Hubungi Kami