Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

Press Release

Kamis, 24 April 2014 05:57 WIB

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Selasa, 8 April 2014 13:41 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Pimpinan Badan Pengawas Pemilu akan memimpin beberapa tim dari Bawaslu RI untuk melaksanakan supervisi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, di beberapa lokasi, esok, Rabu (9/4).

Ketua Bawaslu Muhammad, akan melaksanakan pencoblosan sekaligus mengawasi pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia beserta tim akan melihat bagaimana pelaksanaan Pemilu di sana, sekaligus juga mengawasi penghitungan suara di tingkat TPS.

Jumat, 4 April 2014 15:10 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu– Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaksanakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Legislatif 2014 di Luar Negeri mulai dari tanggal 28 Maret 2014 hingga tanggal 7 April 2014, untuk memastikan bahwa Pemilu di luar negeri berlangsung secara demokratis, serta luber dan jurdil.

Jumat, 4 April 2014 14:48 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu - Jelang pelaksanaan pungut hitung 9 April 2014 mendatang, melalui Surat Edaran nomor 0361/Bawaslu/IV/2014 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan data dan informasi terbaru terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) ke Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Pada Februari yang lalu, Bawaslu pernah merilis Peta Kerawanan Pemilu tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia. Sementara  Indeks Kerawanan Pemilu yang baru kali ini, telah mencakup hingga wilayah Kecamatan. 

Selasa, 1 April 2014 04:33 WIB

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) wilayah Kabupaten Donggala untuk tetap berkompetisi dalam Pemilu 2014. Permohonan Gerindra dikabulkan, karena Bawaslu menilai KPU keliru dan tidak konsisten dalam menerjemahkan Peraturan KPU tentang definisi hari dalam kalender.

Rabu, 26 Maret 2014 08:24 WIB

Jakarta, Bawaslu– Badan Pengawas Pemilu mengecam pelaku kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh seorang calon anggota DPRD di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terhadap Pengawas Pemilu Lapangan ketika menjalankan tugasnya mengawasi kampanye, pada 17 Maret 2014 silam.

Atas kejadian itu, Bawaslu mengecam keras tindakan oknum yang seorang calon wakil rakyat. Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas berjanji akan membawa kasus ini ke meja hijau untuk mendapatkan perlakuan yang adil.

Kamis, 20 Maret 2014 09:22 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyerahkan putusan asli sengketa Pemilu dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menjadi bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia. Hasil putusan yang diserahkan Bawaslu berjumlah 26 (dua) puluh enam putusan sengketa Pemilu dan DKPP berjumlah 276 (dua ratus tujuh puluh enam) putusan kode etik penyelenggara Pemilu.

Minggu, 8 September 2013 00:00 WIB

Press Release
Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Administrasi Parpol Peserta Pemilu

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana amanat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa tugas Bawaslu adalah mengawasi seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Salah satu tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tersebut adalah Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, dimana sub tahapan yang telah dan sedang berjalan adalah pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran yang dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2012 s.d. 11 Agustus 2012, Pendaftaran dan Penyerahan Syarat Pendaftaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012 s.d. 7 September 2012, dan Verifikasi Administrasi dilaksanakan tanggal 11 Agustus 2012 s.d. 6 Oktober 2012. Jadwal tersebut berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.

Senin, 22 Juli 2013 00:00 WIB

JAKARTA, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa, mengkaji, dan memutuskan bahwa 6 caleg Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos menjadi bakal caleg peserta Pemilu 2014. Sedangkan, dapil PKPI di Jawa Barat V, Jawa Timur VI, dan NTT I dinyatakan berhak mengikuti Pemilu.

Selasa, 9 Juli 2013 00:00 WIB

Jakarta, Badan Pengawas Pemilu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengabulkan permohonan sengketa pemilu yang disampaikan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait tidak diikutsertakannya Daerah Pemilihan Jawa Barat II dan Jawa Tengah III partai tersebut berdasarkan keputusan KPU.

Halaman