Webmail
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Empat pimpinan Bawaslu meminta jajaran Bawaslu daerah bersiap dengan tugas sisa Pemilu 2024 sekaligus mempersiapkan pengawasan Pemilihan (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebutkan hak politik bagi penyandang disabilitas perlu diperbaiki dalam pemilu dan pemilihan (pilkada) mendatang. Menurutnya, hal ini diawali dengan pendataan adminitrasi secara lebih baik sehingga dapat memberikan akses dan alat bantu bagi pemilih kalangan disabilitas.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Majelis Sidang Bawaslu memutuskan KPU RI melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional terkait laporan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Majelis Sidang memberikan teguran kepada KPU untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat membacakan amar putusan atas terbuktinya eks Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia yang melakukan penambahan dan pengurangan daftar pemilih tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Bawaslu mengawasi melekat jalannya rapat pleno penetapan hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (20/3/2024). Hadir lengkap lima pimpinan Bawaslu Rahmat Bagja, Herwyn JH Malonda, Lolly Suhenty, Totok Hariyono, dan Puadi.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menggelar sidang dugaan pelanggaran administrasi pada Kamis (21/3/2024) di ruang sidang Bawaslu, Jakarta, dengan nomor register 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024. Sidang digelar atas pelaporan dari saksi Partai Demokrat, Saman, atas dugaan penggelembungan suara untuk partai Golongan Karya (Golkar) yang terjadi di 4 Kabupaten/Kota di Dapil Jawa Timur VI.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam melakukan tugas kerja-kerja pengawasan pemilu, Bawaslu melakukan upaya evaluasi. Hal ini guna mempersempit gap antara teks (prosedur dan pengaturan) dengan realita atau keadaan yang terjadi di masyarakat.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan jajaran Bawaslu daerah harus bersiap melakukan pengawasan tahapan Pilkada Serentak meskipun saat ini masih menyisakan tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Hal itu disampaikan Herwyn saat membuka Rapat Penyusunan Mekanisme Evaluasi Pengawas Adhoc dalam Pemilihan Serentak 2024, Selasa (19/3/2024).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Jelang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Serentak 2024, jajaran Bawaslu diminta untuk siapkan serta kumpulkan laporan hasil pengawasan (LHP) yang bersumber dari temuan dan aduan, selama tahapan pemilu berjalan.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu menggelar sidang administrasi perdana terkait dugaan pelanggaran yang terjadi di rekapitulasi nasional dengan nomor registrasi 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dan 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 dengan agenda mendengarkan pokok laporan pelapor. Sidang tersebut dilaporkan oleh Dedy Ramanta dari partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Harli Muin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan pihak terlapor adalah KPU RI.
Jakarta, Badan Pengawasan Pemilihan Umum- Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menginstruksikan Humas Bawaslu se-Indonesia dapat langsung bergerak gesit mewartakan kerja-kerja kelembagaan ke masyarakat menggunakan perspektif undang-undang yang berlaku. Dia mengingatkan humas harus siap menggunakan perspektif UU 7 Tahun 2017 untuk Pemilu, dan perspektif UU 10 Tahun 2016 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).
 |
