Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu meminta KPU segera menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait Oesman Sapta Odang (OSO) dalam pencalonan DPD RI Pemilu 2019.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Banyaknya akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU menjadi tantangan Bawaslu dalam pengawasan konten internet dalam kampanye Pemilu 2019. Akun tidak resmi justru berpotensi menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu memperkuat kerja sama dengan beberapa lembaga negara dalam mengawasi konten internet dalam Pemilu 2019. Hal itu untuk mencegah, mengawasi dan menindak konten hoaks dan ujaran kebencian terkait pemilu di internet.
Banggai, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan rekrutmen pengawasan TPS memprioritaskan anak kampung sini (akamsi) atau warga setempat. Hal itu dituturkannya dalam sambutannya di kantor Bawaslu Banggai, Sabtu (12/1/2019).
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.
Ditulis oleh M Agus Saifuddin pada Kamis, 13 Desember 2018 - 22:29 WIB
Semarang, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu, Abhan, menyatakan, laporan hasil pengawasan Bawaslu merupakan bentuk keterbukaan informasi publik. Laporan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan kinerja Bawaslu.
Ditulis oleh irwan pada Rabu, 12 Desember 2018 - 23:00 WIB
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi atau mempercayai isu atau informasi yang menyebar dijejaring media sosial yang belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya. Ini tahun politik. Medsos bisa dijadikan sarana saling menjatuhkan.
Ditulis oleh irwan pada Senin, 10 Desember 2018 - 15:50 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Bawaslu lebih cermat dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan disemua aspek dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Menurut dia jika Bawaslu ingin terus dipercaya oleh masyarakat, maka semua aspek dalam Pemilu harus diawasi dengan baik.
Ditulis oleh irwan pada Senin, 10 Desember 2018 - 14:53 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Untuk memperkuat koordinasi terkait pengawasan Pemilu 2019 dari pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dengan tema ‘Pemantapan Jajaran Aparatur Pengawas dalam Mengawal dan Mengawasi Pemilu 2019, di Jakarta, Senin (10/12/2018).
Ditulis oleh nurisman pada Jumat, 7 Desember 2018 - 22:12 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, sosialisasi SPIP bertujuan memberikan pemahaman tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pentingnya SPIP bagi jajaran pengawas pemilu kabupaten/kota yang baru dilantik. Pemahaman ini berguna bagi jajaran pengawas pemilu untuk mengelola keuangan negara yang bisa dipertanggungjawabkan.
Ditulis oleh admin pada Jumat, 7 Desember 2018 - 21:12 WIB
Surabaya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Seiring dengan penambahan kewenangan Bawaslu, jajaran Bawaslu hingga Kabupaten/Kota harus paham dan selalu menjaga tindakan agar tetap sesuai dengan kode etik penyelenggara pemilu dan undang-undang. Demikian disampaikan Ketua Bawaslu RI, Abhan di acara Pendidikan Etik Penyelenggara Pemilu Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Surabaya, Jumat (7/12/2018).
Ditulis oleh irwan pada Kamis, 6 Desember 2018 - 13:55 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang rergabung dalam wadah Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) berkomitmen untuk tidak memunculkan sikap ego sektoral dalam diri masing-masing personil.
Ditulis oleh irwan pada Kamis, 6 Desember 2018 - 09:24 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12/2018). Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi mengatakan forum ini sebagai tempat untuk menyamakan persepsi dan mematangkan persiapan dalam menghadapi Pemilu serentak 2019.
Ditulis oleh nurisman pada Rabu, 5 Desember 2018 - 22:12 WIB
Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran harus dipahami oleh seluruh jajaran Bawaslu agar terhindar dari kasus hukum. Itulah yang mendasari Bawaslu menggelar Sosialisasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan Gratifikasi di lingkungan Bawaslu Tahun 2018.
Ditulis oleh irwan pada Jumat, 30 November 2018 - 14:31 WIB
Yogyakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mendukung Bawaslu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2018 yang sebelumnya telah diraih sebanyak tiga kali beruntun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI).
Ditulis oleh admin pada Rabu, 27 Juni 2018 - 00:35 WIB
Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Papua Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0447/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21 Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemiliha
Ditulis oleh admin pada Sabtu, 23 Juni 2018 - 20:15 WIB
Berdasarkan Berita Acara tentang Penetapan Calon Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat Terpilih Masa Jabatan 2018-2023 Nomor 0448/K.BAWASLU/HK.01.00/VI/2018 tanggal 21Juni 2018 dan atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan,Pemberhentian,dan Penggantian AntarWaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan
Ditulis oleh admin pada Rabu, 13 Juni 2018 - 14:08 WIB
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan Pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umu
Ditulis oleh admin pada Selasa, 5 Juni 2018 - 17:30 WIB
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 128 ayat (1) yang menyatakan “Bawaslu membentuk tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota” dan pasal 128 ayat (3) yang menyatakan “Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang memiliki integritas” serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pa
